SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Kamis, 21 Agustus 2014
Pencarian Arsip

Mantan Kapolda Sumut Wisjnu Amat Sastro Bisa Dipidana
Kamis, 22 Agustus 2013 | 8:02

Wisjnu Amat Sastro. [Antara] Wisjnu Amat Sastro. [Antara]

[MEDAN] Penetapan tersangka terhadap Ketua Kadin Sumut, Irvan Batubara dan orangtuanya, Maslin Batubara beserta Direktur PT Rizkina Mandiri Perdana (PT RMP), Safwan Lubis, berikut notaris Ikhsan Lubis, oleh penyidik di era kepemimpinan Kapolda Sumut, Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro, dalam tuduhan pemalsuan akte autentik dari penjualan lahan perkebunan seluas 10.000 hektar di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), patut diduga sarat dengan kepentingan.  

Sebab, penetapan tersangka yang sesuai dengan pengaduan mantan Wakil Wali Kota Medan, Ramli Lubis ke Bareskrim Mabes Polri, berdasarkan No: LP/522/VI/2012/Bareskrim tertanggal 28 Juni 2012 itu, justru melanggar hak asasi manusia (HAM).

Ramli Lubis tidak dapat melaporkan kasus itu bila mendirikan perusahaan perkebunan, tanpa sepengetahuan dan dapat izin dari pimpinannya di pemerintahan.

Selain melanggar HAM, kasus ini bisa mengarahkan Ramli ke dugaan tindak pidana.  

"Untuk menetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan akte autentik itu saja tidak boleh sembarangan dilakukan apalagi sampai melakukan pehananan. Tidak hanya penyidik, Ramli sebagai pelapor bisa terseret atas laporannya tersebut. Mantan Kapolda sekalipun bisa terjerat kasus pidana bila penyidik mengaku melakukan itu atas intervensi atasannya itu. Empat orang yang dilaporkan justru menjadi korban," ujar praktisi hukum asal Jakarta, Roder Nababan kepada SP, Kamis (22/8).  

Nababan mengatakan, tidak ada dasar laporan mantan pejabat pemerintahan di Medan tersebut.

Tuduhan terkait pemalsuan akte autentik penjualan lahan perkebunan miliknya di PT Rizkina Mandiri Perdana (PT RMP) tersebut, justru tanpa secara langsung menjerat Ramli Lubis.

Bukti transaksi jual - beli lahan perkebunan oleh Ramli ke Ivan Batubara, apalagi sampai disaksikan petinggi perusahaan tersebut, bila memang benar maka semakin membuktikan bahwa mantan Wakil Wali Kota Medan itu, bisa dituduh membuat laporan palsu.  

"Dalam Pasal  3 ayat (1) huruf (p)  PP No. 30 Tahun 1980 menyatakan, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatannya tidak berada dalam ruang lingkup kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan. Itu sudah dilakukan oleh Ramli selaku pejabat pemerintahan," ungkapnya.  

Ditambahkan, dalam Pasal  3 ayat (1) huruf (q)  PP No. 30 Tahun 1980 menyebutkan, melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas atau yang memangku jabatan eselon I.

Pasal  3 ayat (2) PP No. 30 Tahun 1980 menyatakan, PNS yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III ke bawah, yang akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf q, wajib mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.  

"Ada unsur lain di balik penetapan tersangka terhadap empat orang tersebut. Mereka yang dijadikan tersangka itu justru bisa dikatakan sebagai korban. Sebab, mereka adalah korban dari ketidakpastian hukum. Patut dicurigai, penetapan tersangka terhadap Ivan Batubara Cs, merupakan bagian dari rekayasa. Ini merupakan momentum buat pimpinan Polri, utamanya Kapolda Sumut Irjen Syarief Gunawan, melakukan bersih - bersih di institusi, guna mempidanakan penyidik yang terlibat," katanya.  

Kuasa hukum Ivan Batubara, Hermansyah Hutagalung  menyampaikan, penjualan saham PT RMP berawal sekitar bulan Juni 2007 lalu, oleh Ramli Lubis kepada Ivan Batubara saat berada dalam penerbangan pesawat Garuda Indonesia.

Ramli menceritakan kepada Ivan tentang kemelut perusahaan miliknya, terkait macetnya pembayaran hutang perusahaan ke Bank Mandiri Cabang Medan Imam Bonjol.

Dia juga menceritakan tentang kerugian PT RMP yang sangat besar.   Setelah melewati hari pembahasan itu, kemudian Ivan Batubara meneliti perusahaan milik Ramli tersebut.

Ketua Kadin Sumut ini kemudian meminta persetujuan orangtuanya, Maslin Batubara (juga dijadikan tersangka). Bapak dan anak ini pun kemudian menyanggupi niat Ramli Lubis, termasuk menyelesaikan seluruh beban dari perusahaan ke bank.  

Sebagai wujud dari kesepakatan bersama itu, Ivan Batubara membayar  uang sebesar Rp 7.500.000.000,00, sebagai pembayaran tahap pertama pembelian sebagian saham PT RMP. Pembayaran tahap kedua diserahkan Rp 7.500.000.000,00,.

Kemudian pada tanggal 12 Desember 2007 oleh notaris Ikhsan Lubis, SH dibuatlah pengalihan saham atas dasar akte Berita acara rapat. Seluruh pemegang saham dan pengurus PT RMP juga menandatangani surat yang disertai cap jempol kiri.  

Ivan Batubara kemudian melakukan persetujuan tahap ketiga sebesar Rp 10.000.000.000,00 dan menyusul dibayarkan lagi Rp 1.500.000.000,00 untuk tahap empat.

Ivan kemudian membayar Rp 1.000.000.000,00 Rp 7.500.000.000,00. Serta ditambah dengan Rp. 10.000.000.000,00, sebagai Penjualan Seluruh Saham dan Goodwill PT RMP.  

Selain itu, Ramli Lubis menerima sejumlah uang dari Ivan Batubara dengan perincian Rp 1.500.000.000,00, sebagai titipan uang tunai yang diserahkan kepada Sahirman SP, supaya diberikan kepada Ramli Lubis di Jakarta.

Dia juga menyerahkan Rp 1.500.000.000,00 dan kemudian Rp. 50.000.000,00 di hari yang berbeda. Ketua Kadin ini juga memberikan pinjaman sementara Rp 2.044.400.000,00, sebagai uang titipan pelunasan seluruh saham PT RMP.

Total seluruh uang yang sudah dibayarkan ditotal Rp 60.094.000.000,00.  

"Seluruh pembayaran itu dilengkapi dengan kwitasi. Yang membuat laporan polisi itu patut dicurigai, Ramli justru membuat pengaduan beberapa tahun kemudian. Lahan perkebunan seluas 10.000 Ha setelah diteliti ternyata memiliki luas 4.000 Ha. Artinya, Ivan Batubara sebagai pihak yang dirugikan dari proses transaksi tersebut, justru dizalimi kembali atas laporan pengaduan Ramli. Tekanan dari pihak atas memungkinkan penyidik menjadikan Ivan sebagai tersangka," sebutnya. [155]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»