Gubernur Minta Polisi Tangkap Pelaku Pembakaran Kantor Bupati Mesuji
Jumat, 4 Mei 2012 | 11:36

Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP [antara]

Berita Terkait

• Bupati : Ada yang Memboncengi Kasus Mesuji Lampung

• Belum Ada Tersangka Pembakaran Pemda Mesuji Lampung

• Bupati Mesuji Minta PNS Tetap Bekerja Pascapembakaran Kantornya

• Mesuji Lampung Kembali Rusuh, Massa Bakar Kantor Bupati

• Bupati Mesuji Caci Maki Wartawan, PWI Lampung Berang

[BANDAR LAMPUNG] Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP meminta aparat kepolisian setempat untuk bertindak cepat dan berani menangkap pelaku pembakaran.  

"Jangan dibiarkan mereka itu. Kalau dibiarkan kan repot. Ini negara hukum, polisi harus berani bertindak. Tugas di Lampung harus berani jangan pengecut, kalau ada yang tidak sesuai aturan sikat saja, kalau tidak berani bertindak silahkan pulang saja," ujar mantan Deputi Operasional Mabes Polri itu.  

Dia juga menyarankan aparat kepolisian untuk meminta bantuan ke Mabes Polri jika kewalahan menghadapi para pendemo. “Saat ini, pengamanan di Mesuji makin diperketat, terutama di kantor-kantor pemerintah,” ujar Kapolres Persiapan Mesuji, AKBP Nazarudin.  

Bahkan, pihaknya telah meminta bantuan Sat Brimob untuk menambah pasukannya. Sabara dari Polda Lampung pun telah diterjunkan ke Mesuji.

Menurut Nazarudin, hingga saat ini pihaknya belum menangkap seorang pun provokator pembakaran itu. “Namun indentitasnya telah ada di tangan kami. Dalam waktu dekat ini, para provokator akan kami tangkap,” katanya.

Ketua DPRD Mesuji, Candra Lela mengatakan, semestinya kerusuhan tidak perlu terjadi apabila tuntutan warga Mesuji, sebelum pelantikan Bupati dan Wakil Bupati didengarkan oleh Pemprov Lampung.

Pihak keluarga Wakil Bupati Ismail Ishak dan pendukungnya, meminta agar pelantikan Bupati dan Wakil Bupati itu ditunda, setelah Ismail Ishak selesai menjalankan hukumanya dulu, yang tinggal delapan atau sembilan bulan.   "Ismail Ishak putra asli Mesuji, tentunya warga Mesuji akan banga apabila daerahnya dipimpin oleh putra daerah asli Mesuji," tandas Candra Lela.

Dia menilai, tuntutan warga tidak muluk-muluk. “Kalau ditunda, tak akan terjadi kerusuhan. Kalau sudah begini, yang rugikan kita semua," ujarnya.  

Sumber di Mesuji menyebutkan, massa yang sudah berada di Pemkab Mesuji sejak Senin lalu, tiba-tiba marah. Kondisi memanas, tanpa diketahui secara pasti siapa yang memulainnya. Tiba-tiba ada yang membakar kantor pemda. 

 Api sangat cepat berkobar, meluluhlantahkan kabupaten termuda di Provinsi Lampung itu. Aparat gabungan yang diterjunkan juga tampak tidak bisa berbuat banyak, karena jumlah mereka kalah jauh dibandingkan massa yang terus berdatangan.  

Kondisi yang memanas baru tidak bisa serta-merta dihentikan oleh aparat gabungan Brimob maupun TNI AD. Sebab, massa terus berdatangan hingga pukul 18.00 WIB.   Bahkan, suasana semakin memanas sekitar pukul 19.00 WIB, saat terdengar suara tembakan ke udara dari tengah-tengah massa, yang jumlahnya diperkirakan mencapai 600 orang. Hingga berita ini diturunkan, tidak ada satu pihak pun yang bertanggung jawab atas letusan senjata itu.

Massa berkumpul sejak mereka mengetahui pemberhentian Ismail Ishak dari jabatan Wakil Bupati Mesuji. Pemberhentian itu, mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Daerah. Dalam aturan itu disebutkan, kepala daerah yang berstatus terpidana diberhentikan dari jabatannya. 

 Ismail Ishak tersandung kasus korupsi ketika masih menjadi  anggota DPRD Tulangbawang tahun 2006 lalu. Dia terbukti menerima uang suap sekitar Rp 30 juta. Akibatnya, Ismail divonis setahun penjara oleh PN Menggala, dan hingga sekarang dia sudah menjalani kurungan lima bulan. Pelantikan pun dilakukan Rutan Menggala.  

Khamamik, yang juga Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Partai Demokrasi Kebangsaan (DPP PDK) Lampung, akan mengusulkan salah satu keluarga Ismail Ishak untuk menggantikan posisi wakil Bupati, seandainya Ismail diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Namun, Khamamik belum bersedia menyebutkan nama orang yang diusulkan tersebut.  

Ia mengutarakan, pemilihan keluarga menggantikan Ismail sebagai bentuk penghargaan kepada Ismail dan etika politik. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  

Ia membantah isu bahwa PDI-P akan mengajukan Syafariah Widiyanti (Atu Ayi) kakak kandung Gubernur Lampung sebagai pengganti Ismail. "Itu fitnah. Yang melontarkan isu Atu Ayi itu sama saja mencoreng nama besar keluarga besar Sjachroedin," ucapnya. [NVS/N-6]