GKI Yasmin Tidak Respons Undangan Kemendagri
Selasa, 22 Mei 2012 | 17:43

Para tokoh lintas agama mengunjungi GKI Yasmin di Bogor [SP/Joanito de Saojoao]

[JAKARTA] Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Reydonnyzar M mengatakan, pihak GKI Yasmin tidak merespons undangan mediasi untuk membicarakan perihal konflik perizinan pembangunan gereja yang letaknya di wilayah administratif Bogor ini.  

”Kami masih meminta kepada mereka (GKI Yasmin), siapa perwakilan yang tetap untuk duduk bersama,” kata Donny ketika ditemui di kantor KPK, Jakarta, Selasa (22/5).  

Menurut Donny, kebijakan duduk bersama diambil karena selama ini pernyataan berbeda selalu disampaikan oleh pihak GKI Yasmin.  

Donny mengungkapkan bahwa kebijakan duduk bersama ini akan melibatkan wali kota Bogor dan juga Majelis Ulama Indonesia (MUI).  

Tetapi, Donny membantah jika dikatakan kebijakan duduk bersama ini adalah bentuk pengabaian atas putusan Mahkamah Agung (MA), yang menyatakan bahwa pembangunan GKI Yasmin tidak menyalahi aturan.  

Seperti diketahui, masalah perizinan pembangunan GKI Yasmin hingga kini belum menunjukan titik terang. Padahal, putusan MA yang sudah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa izin mendirikan bangunan GKI Yasmin sah. Dan juga keluar rekomendasi Ombudsman kepada Presiden RI perihal kasus GKI Yasmin.  
Tetapi, muncul larangan bagi jemaat GKI Yasmin untuk beribadah di bangunan yang berada di Jalan K.H. Abdullah bin Nuh, Bogor, Jawa Barat, itu.

Bahkan, Pemerintahan Kota Bogor sempat menolak izin mendirikan bangunan gereja tersebut sebelum putusan MA keluar.  

Tidak hanya Ombudsman yang turun tangan. Bahkan, Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) sudah mengeluarkan rekomendasinya, yaitu wali kota Bogor disarankan mematuhi keputusan MA dan Ombudsman RI atas bangunan gereja.  

Kedua, dibangunnya masjid dekat bangunan gereja sebagai simbol tolerasi antarumat beragama. [N-8]