‘Flying Health Care’ Perlu Dikembangkan untuk Daerah Terpencil dan Perbatasan
Selasa, 21 Februari 2012 | 15:59

Endang Rahayu Sedyaningsih [google]

Berita Terkait

• Mulai 2012 RS Swasta Diwajibkan Tambah Kelas 3

• Pengendalian Infeksi Jadi Penilaian Akreditasi Rumah Sakit

• Menkes Minta RS Swasta Tidak Orientasi Bisnis

• Sugiri Syarief Dilantik Sebagai Kepala BKKBN

• Banyak PNS Kemkes Bolos Hari Pertama Kerja

[JAYAPURA] Pemerintah daerah diminta untuk mengembangkan layanan kesehatan bergerak atau "Flying Health Care" untuk menjangkau daerah terpencil dan daerah perbatasan.

"Kemarin di Pontianak sudah dikerjakan juga, sekarang di Papua, juga Papua Barat dan NTT. Tiap daerah beda-beda konsepnya," kata Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih ketika melepas tim layanan kesehatan bergerak di Puskesmas Sentani, Jayapura, Selasa (21/2).

"Flying health care" itu disebut Menkes adalah pelayanan kesehatan bergerak, tidak hanya menggunakan pesawat terbang namun juga mobil atau kapal.

Satu tim akan terdiri atas dokter, perawat dan bidan serta tenaga medis lainnya dan akan mengunjungi sebuah kampung terpencil selama tiga bulan dengan memberikan dua pelayanan.

Pelayanan utama disebut Menkes adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sedangkan tugas lainnya adalah memberikan pelatihan bagi tenaga kader setempat.

"Kita minta agar jelas apa yang mau dilakukan disana, dan terutama kita minta pelatihan kader, karena nanti kalau ditinggal orangnya sakit lagi, jadi kan percuma," ujarnya.

Dengan melakukan pelatihan bagi kader, maka diharap agar sepeninggal tim "flying health care" itu maka kader yang telah dilatih dapat terus melakukan promosi kesehatan dan mensosialisasikan tindakan preventif.

"Kita juga akan meninggalkan bangunan jika nanti ada uangnya (untuk membangun gedung) atau pelatihan bagi kader yang penting untuk promosi kesehatan," ujar Menkes.

Sebanyak 13 kabupaten di Papua telah menyusun tim layanan kesehatan bergerak yang dibiayai bersama oleh pemerintah pusat dan daerah.

Menkes mengharapkan tim serupa dapat dibentuk di daerah-lain bahkan jika dipandang perlu dapat dibentuk hingga lebih dari dua tim dari satu kabupaten.

"Tergantung (pemda) berapa tim yang dibentuk. Disini ada 13 kabupaten, jadi minimal ada 13 tim. Tapi kalau ada daerah yang mau dua tim juga bisa," kata Menkes. [Ant/L-9]