Ditolak di Kalteng, FPI Mau Ngadu ke Mabes Polri
Senin, 13 Februari 2012 | 11:21

Kombes Pol Boy Rafli Amar [google]

Berita Terkait

• Demo Anti-FPI Diharapkan Berjalan Aman

• Mau Ada Gerakan Menolak FPI di Hari Kasih Sayang

• Lima Pernyataan Sikap Penolakan Warga Kalteng pada FPI

• Kalteng Tidak Butuh Kehadiran FPI

[JAKARTA] Pihak Front Pembela Islam (FPI) sampai Senin (13/2) pukul 10.30 WIB belum terlihat di Mabes Polri, terkait rencana organisasi tersebut akan melaporkan melaporkan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang dan Kapolda Damianus Zacky ke Mabes Polri.

Kepala Bidang Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar membenarkan adanya informasi pihak FPI akan mendatangi Mabes Polri terkait pengaduan penolakan delegasi FPI di Kalimantan Tengah.

“Sampai saat ini, saya belum terima informasi soal kehadiran FPI yang akan mengadu ke Mabes Polri. Pada prinsipnya, kita semua harus menghormati keberagaman untuk bangsa dan negara,” ujar Boy kepada SP, Senin (13/2).

Rencana pengaduan FPI itu dilatar-belakangi oleh aksi unjuk rasa oleh ribuan masyarakat Suku Dayak di Bundaran Besar, yang menyatakan secara tegas menolak keberadaan FPI berada di Palangka Raya, Kalteng. Ormas tersebut, ditolak keras melebarkan sayapnya ke wilayah Provinsi Kalteng.

Gerakan massa yang menolak FPI, bergerak sejak Jumat (10/2) dengan pawai kendaraan keliling Kota Palangka Raya sambil sweeping spanduk yang bertuliskan FIP. Aksi memuncak Sabtu (11/2).

Ribuan masa berdemo berkumpul di Bundaran Besar yang berada persis di tengah kota. Mereka sebagian besar memasang pakaian adat dan atribut suku Dayak sambil berorasi dan berteriak menyuarakan kata-kata penolakannya. Mendengar informasi bahwa akan ada sebagian utusan FPI datang menggunakan pesawat terbang siap mendarat di Bandara Tjilik Riwut, menyebabkan secara spontan salah seorang yang memegang pengeras suara memberi petunjuk agar sebagian massa melakukan pengadangan .

Alhasil, massa bergerak menuju bandara, yang jaraknya sekitar 7 km. Mereka menguasai beberapa line dan berhasil masuk ruang bandara untuk melakukan pengadangan.

Dalam suasana hiruk-pikuk, terlihat Kapolda Kalteng Brigjen Pol Drs Damianus Jackie. Dia hanya mengenakan baju kaos dan topi, menyusup masuk menembus barisan pendemo, langsung menuju kelompok para tokoh Dayak yang berkumpul di lokasi Bundaran Besar.

Beberapa tokoh Dayak, diantaranya Siun Jarias dan Lukas Tingkes yang berada di tengah kerumunan, langsung memberikan hormat melihat kehadiran sosok Kapolda yang mereka kenal. Mereka berembuk mencari solusi menghentikan langkah massa, terutama yang telah membuat penumpang pesawat sudah lebih dari setengah jam tidak ada yang berani turun.

Kapolda dan tokoh Dayak menjamin penumpang aman dan bisa turun, dengan catatan kalau ada utusan dari FPI yang ikut dalam rombongan penumpang, yang berhasil lolos, tidak dijamin keamanannya.

Empat orang anggota FPI yang ikut dalam pesawat itu, terpaksa tidak turun pesawat dan kembali diterbangkan ke Jakarta.

Rencana para utusan FPI dari Jakarta itu, ingin menghadiri pelantikan pengurus organisasi mereka yang diagendakan hari Minggu (12/2). Ketua Dewan Adat Dayak (DAD), Sabran Achmad di tempat terpisah mengatakan, penolakan FPI itu bukan karena sistem agama, karena di DAD tidak ada membedakan agama yang satu dengan lainnya.

“Kami dalam organisasi DAD ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik maupun Hindu Kaharingan. Tapi, DAD bergabung dengan organisasi lain serta tokoh dari berbagai suku yang ada di Kalteng menilai FPI identik dengan kekerasan dan anarkis, sepertri yang kerap diketahui dari hasil pemberitaan media massa cetak maupun elektronik,” katanya.

Dikatakan, khusus untuk organiosasi DAD, yang menolak bukan saja dari Palangka Raya, tetapi juga datang berkumpul dari 14 kabupaten/kota se-Kalteng.

“DAD juga sudah bertemu dengan perwakilan dari suku dan peguyuban yang ada di Kalteng sepakat menolak kehadiran FPI,” katanya.

Presiden Dayak, yang juga Gubernur Kalteng, Teras Narang mengatakan, dia tidak pernah mengundang kehadiran massa yang berdemo. Seperti ada beredar melalui SMS yang mengatasnamakan dirinya mengundang mengadakan demo menolak kehadiran PFI, yang akan mengokohkan kelembagaan kepengurus di Palangka Raya. Demo itu secara spontan bergerak dari akar rumput, termasuk dari warga Dayak. “Secara organisasi tidak mungkin menyumbat arus aspirasi dari bawah,” katanya. [106]