SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 25 April 2014
Pencarian Arsip

Usut Keterlibatan Pimpinan Aparat

Aparat Memihak Penguasa, Konflik Agraria Tidak Akan Tuntas
Rabu, 27 Maret 2013 | 6:52

Ilustrasi konflik di Lampung Selatan. [Noverisman Subing] Ilustrasi konflik di Lampung Selatan. [Noverisman Subing]

[MEDAN] Keterkaitan pengusaha di balik bentrokan antara polisi dengan masyarakat dalam kasus agraria perlu ditelusuri.

Sebab, setiap bentrokan itu selalu merugikan masyarakat sebagai korban, dan polisi mempunyai kekuatan hukum untuk memproses hukum pidananya.

"Harus ada tim yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk menelusuri kasus bentrokan antara masyarakat dengan polisi. Bila perlu, tim independen yang dibentuk itu  juga melibatkan lembaga antikorupsi supaya diungkap," ujar Koordinator Republic Corruption Watch (RCW), Ratno kepada SP, Rabu (27/3).

Ratno mengemukakan hal itu karena kasus agraria yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dan Kabupaten Padang Lawas (Palas), sampai saat ini belum juga dituntaskan.

Padahal, semua orang sudah mengetahui, masyarakat menentang pengusaha yang menguasai lahan.

Menurutnya, patut diduga jika ada unsur gratifikasi di balik pengamanan berlebihan oleh aparat kepolisian, yang berakhir bentrokan dengan masyarakat.

Seharusnya, pihak kepolisian berada di pihak yang netral, menjembatani pertemuan antara pemerintah, perusahaan, dengan masyarakat.

"Salah satu  contoh kasus yang sangat memiris itu adalah perselisihan antara perusahaan tambang emas PT Sorik Mas Maining (PT SMM) di Madina. Perusahaan yang diduga belum mengantongi kelengkapan izin itu tetap beroperasi tanpa adanya tindakan tegas dari aparat," ungkapnya.

Bahkan, ketika masyarakat mengajukan keberatan atas perusahaan yang berinvestasi di daerah tersebut, justru sebaliknya aparat kepolisian atas perintah pimpinannya, turun melakukan pengamanan seakan menghadang masyarakat. Ini menjadi pemicu pertikaian tersebut.

"Penembakan oleh anggota Polri yang melukai sembilan orang warga saat berdemo menuntut tiga rekannya dilepaskan di depan Markas Polsek Binanga, Kecamatan Aeknabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sabtu (23/3) kemarin, mengindikasikan pimpinan aparat memihak pengusaha," katanya.

Ratno mengungkapkan, pihaknya mendapatkan informasi dalam kasus penambangan emas oleh PT SMM diback up oleh oknum aparat yang mempunyai jabatan strategis di Markas Polda Sumut. Bahkan, perusahaan itu juga bekerjasama dengan pejabat pemerintah kabupaten setempat.

"Selama tidak ada keinginan dari Kepala Negara dan pimpinan dari institusi penegakan hukum dalam memberantas segala bentuk praktik kotor yang melanggar prosedur hukum, maka gesekan yang berakhir pada kerusuhan sangat berpeluang terjadi," sebutnya.

Seperti yang dilaporkan, masyarakat dari Desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara dan Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), dengan PT Sorik Mas Maining (SMM), bentrok dengan polisi.

Sehari kemudian, sembilan orang warga ditembak polisi saat demo menuntut tiga orang rekannya dilepaskan di Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Binanga, Kecamatan Aeknabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Para korban ini pun meminta Komisi Nasional HAM, Komisi III DPR dan Kompolnas, membentuk tim untuk mengusut penembakan tersebut.

Korban penembakan itu adalah Tengku Kahar Barugam (54) mengalami luka tembak di dada dan Huala Pulungan (18) mengalami luka tembak di paha kiri. Selain itu, Hasrian Harahap (43) mengalami luka tembak di bagian punggung, Sundut (28) mengalami luka di kaki kanan, Rustam Nasution (35) luka tembak di kaki kiri, Subur Pulungan mengalami luka tembak di kaki, Amir Kothib Pulungan (52) luka tembak di tangan kanan dan  Harayan Pulungan (60).

Harayan  mengalami luka di kepala akibat dipukul oknum polisi menggunakan senjata. Selain itu, ada dua wanita yang terluka akibat tertembak yakni, Masdawiyah Daulay (50) mengalami luka tembak di paha sebelah kiri dan Murni Siregar (52), mengalami luka tembak di tangan kiri dan rusuk sebelah kiri. Seluruh korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum (RSU) Tapanuli Selatan.

Kapolsek Binanga AKP Sahnur Siregar mengatakan, polsek yang di bawah pimpinannya diserang warga sekitar pukul 07.00 Wib.

Jumlah warga yang mendatangi kantor polisi itu mencapai ratusan orang. Mereka datang dengan mengendarai angkutan L 300 dan puluhan sepedamotor, membawa parang, kayu broti dan batu. Setibanya di depan polsek, massa langsung membuat keributan sambil berteriak - teriak.

"Mereka menuntut agar tiga orang warga yang ditangkap, Sabtu dini hari itu, supaya dibebaskan. Saya langsung keluar dari rumah dinas, dan menyampaikan tidak bisa menuruti permintaan tersebut. Sebab, tiga orang warga itu merupakan tangkapan Polres. Mereka tetap memaksa kemudian melempari Polsek, bahkan sampai memukul saya," jelasnya. Sahnur juga mengaku sempat diseret - seret massa.

Menurutnya, tembakan peringatan sebagai standart operasional prosedur (SOP) ke udara sudah dilepaskan, namun massa semakin anarkis melempari kantor, sehingga kaca - kaca jendela berpecahan.

Anggota akhirnya melepaskan tembakan ke arah bagian kaki. Sahnur juga mengklaim empat anggotanya terluka akibat aksi anarkis massa tersebut. [155]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»

AKTIVITAS & REKOMENDASI TEMAN