SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Kamis, 20 Juni 2013
Pencarian Arsip

Jokowi Sindir Foke Soal Inflasi
Rabu, 16 Mei 2012 | 14:41

Joko Widodo alias Jokowi [google] Joko Widodo alias Jokowi [google]

[JAKARTA] Calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menilai persoalan yang terjadi di Solo dan Jakarta khususnya mengenai inflasi memiliki kesamaan. Inflasi yang musuh utama rakyat ini, dikatakannya sebenarnya bisa dikendalikan jika pemimpin daerahnya lebih banyak terjun ke lapangan ketimbang mengadakan rapat-rapat di kantor.
 
"Kalau saya sekali kerja yah kerja yang real. Saya sudah bilang bolak-balik saya mau kerja dilapangan bukan dikantor," ujarnya di sela-sela Rakornas III di Jakarta, Selasa (16/5).

Jelas dia, yang namanya pengendalian inflasi itu erat kaitannya dengan dua hal. Pertama, manajemen pasokannya benar. Kedua, manajemen arus distribusi barangnya harus benar. "Sama (dengan Jakarta), ini sekali lagi masalah manajemen arus, hanya itu aja.
Pasokan stoknya dicek, terus jangan dibiarkan ke pasar. Harus dicek barangnya benar ada digudang kemudian distribusinya barang ada. Jangan didiamkan saja oleh spekulan, itu nanti jadi masalah," jelas Jokowi.

Namun, saat ditanya apakah hal ini menandakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke) kurang dalam hal pengecekan pasokan, dia enggan menanggapinya. "Saya tidak tahu inflasi Jakarta, saya tidak  mengerti. Urusan saya sekarang masih urusan Solo, sekali lagi ini pekerjaan lapangan, kalau dibiarin pada pasar maka yang main-main tengkulak spekulan itu saja," katanya.

Sementara itu, penghargaan yang baru saja diraihnya sebagai kota dengan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terbaik se-wilayah Jawa di bagian tengah ini, diakui Walikota Solo itu sebagai modal untuk kedepannya bila terpilih nanti sebagai Gubernur DKI Jakarta bersama wakilnya Basuki Purnama (Ahok). "Iya dong (modal), ini kan pekerjaan lapangan seperti itu," ucapnya.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, meski dirinya lebih banyak berada di lapangan namun koordinasi dengan staf lainnya tidak akan terganggu nantinya. "Pertama dibangun sistem, kalau sistem berjalan kan ada Sekda, wakil gubernur, dan kepala dinasnya. Paling ketemu sekali seminggu cukup tidak perlu banyak teori dikantor, tidak perlu banyak rapat," jelas dia. [O-2]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



AKTIVITAS & REKOMENDASI TEMAN