SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 29 Agustus 2014
Pencarian Arsip

Guru Honorer Tidak Lulus Seleksi, Kembali Usulkan CPNS
Selasa, 15 Januari 2013 | 12:49

Puluhan guru honorer (TKK) melakukan aksi unjuk rasa di Pemkot Bekasi Senin (14/1). Mereka menuntut agar diusulkan menjadi CPNS dan Pemkot Bekasi memperhatikan kesejahteraan [MKL] Puluhan guru honorer (TKK) melakukan aksi unjuk rasa di Pemkot Bekasi Senin (14/1). Mereka menuntut agar diusulkan menjadi CPNS dan Pemkot Bekasi memperhatikan kesejahteraan [MKL]

[BEKASI] Tindak lanjut dari aksi unjuk rasa guru honorer se-Kota Bekasi, Selasa (15/1) perwakilan guru honorer yang tergabung dalam Komite Guru Bekasi (KBN) mengajukan nama-nama yang diusulkan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Selanjutnya, nama-nama ini diserahkan ke Kantor Badan Kepagawaian Nasional (BKN) dan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

"Tuntutan kami telah ditindaklanjuti, siang ini kami mengajukan nama-nama guru honorer  yang diusulkan menjadi CPNS. Kami mengusulkan sejumlah 1.945 orang yang diusulkan menjadi CPNS dan nantinya tergantung dari BKN yang memenuhi persyaratan, " ujar Ketua Komite Guru Bekasi, Mukhlis Setiabudi, kepada SP Selasa (15/1).

Selanjutnya, perwakilan guru honorer ini mendatangi kantor BKN dan Kemenenterian PAN-RB di Jakarta siang ini. Mereka didampingi oleh Kepala Bidang Pembinaan Kepegawaian BKD Kota Bekasi, Rudi S.

Sementara itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi sudah melayangkan surat kepada Kepala BKN yang isinya, menyampaikan Daftar Usulan Tambahan Kategori I Guru, Tata Usaha dan Penjaga Honorer Kota Bekasi.

Surat dengan Nomor 814.1/2052-BKD/VII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang ditandatangani Plt Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, mengajukan Daftar Usulan Tambahan Kategori I Guru, Tata Usaha dan Penjaga Honorer Kota Bekasi. Ternyata, nama-nama tenaga honorer yang diusulkan sebanyak 150 orang, tidak memenuhi kriteria (TMK) setelah diverifikasi dan divalidasi karena sumber pembayaran tidak berasal dari APBD/APBN tetapi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS), Komite Sekolah atau Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Padahal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2007 menyebutkan syarat pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS hanya tenaga honorer yang dibiayai oleh APBD/APBN sehingga 150 tenaga honorer yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan karena dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS).  

"150 tenaga honorer yang tidak memenuhi kriteria, mendesak pemerintah daerah Kota Bekasi untuk dijadikan CPNS. Mereka sepertinya terus memaksa kami. Padahal berdasarkan peraturan, Wali Kota tidak berhak mengangkat CPNS," imbuh Plt Kepala BKD Kota Bekasi, Padlin Kamal.

Sebelumnya Pemkot Bekasi, sambung Padlin, telah mengusulkan 2.166 tenaga honorer untuk diangkat menjadi CPNS pada tanggal 31 Agustus 2010 lalu. Dari jumlah tersebut, hanya 192 orang yang memenuhi kriteria dan 1.974 orang tidak memenuhi kriteria setelah dilakukan verifikasi dan validasi. [MKL]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»