Wawancara Eksklusif

Prof Dr Vincent Houben: Kasus Korupsi Selalu Politis
Senin, 13 Februari 2012 | 9:58

Prof Dr Vincent Houben dari Universitas Humboldt, Jerman. [google]

Berita Terkait

• Aksi Protes Warnai Pameran Barbie di Jerman

• Parlemen Jerman Tunjuk Mantan Pendeta sebagai Presiden

Partai Demokrat (PD) didirikan  pada 2001, atas inisiasi sejumlah orang, seperti Jenderal TNI Angkatan Darat (AD), Susilo Bambang Yudhoyono.  

Pada Pemilu 2004, partai ini meraih suara sekitar 3%, tidak begitu signifikan dibanding partai menengah dan partai besar lain, seperti Partai Golkar dan PDI-P. Tetapi sebagai partai politik baru, perolehan itu cukup mengagumkan.  Capres yang diusung Partai Demokrat memenangkan Pilpres 2009 setelah berkoalisi dengan Partai Golkar.  

Yang paling mengejutkan banyak kalangan, termasuk para peneliti partai politik, pada Pemilu 2009, partai ini menjadi pemenang telak pemilu dengan perolehan 20,29% mengalahkan Partai Golkar dan PDI-P, yang sebelumnya diduga tak mungkin posisi mereka digeser oleh partai baru.    

Ada kalangan akademisi dan pengamat politik yang menilai, kemenangan ini terkait dengan money politics dan voters fraud yang tidak pernah terselediki oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ditambah lagi dengan keberadaan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono  (SBY), yang nota bene adalah presiden incumbent.

Pada tahun 2010, partai ini kembali mengejutkan publik Indonesia. Ketika partai lain masih mempertahankan sistem kepartaian feodal, partai ini justru memilih orang muda, bekas aktivis reformasi 1998, Anas Urbaningrum sebagai ketua umum.  

Publik Indonesia mengagumi regenerasi politik yang dirintis oleh  Partai Demokrat. Tetapi sayangnya, setelah kasus korupsi yang melibatkan Bendahara Umum Partai Demokrat   M Nazaruddin terungkap, partai ini dilanda badai. Bahkan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum diduga terlibat, dan akan segera diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  

Untuk mengelaborasi lebih jauh soal ini, Wartawan SP Gusti Lesek melakukan  wawancara per email dengan  Prof Dr Vincent Houben dari Universitas Humboldt Jerman. Beliau adalah  ahli Indonesia dan Asia Tenggara.


SP :  Faktor apa yang membuat para pendiri membentuk Partai Demokrat dan tiba-tiba menjadi partai besar?

VH (Vincent Houben):   Transisi demokrasi di Indonesia sejak tahun 1998 memungkinkan muncul kembali politik multipartai, yang sejak Pemilu 1955 sampai sebelum fusi partai tahun 1973 sudah ada. Sehingga selain partai-partai yang ada sejak Orde Baru, juga muncul partai-partai baru.  

Pemilih yang tidak puas dengan partai-partai lama, bisa memilih yang baru, yang menyebabkan peningkatan besar dalam jumlah partai baru. Tetapi karena banyak dari mereka hanya berorientasi pada pemilu, maka mereka sangat tidak efektif dalam mengatasi problem sosial-ekonomi negara.   

Partai Demokrat bisa meningkatkan jumlah kursi secara substansial antara Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, karena banyak yang berpikir,  partai ini akan melakukan lebih baik dari partai lain, baik yang  lama maupun yang baru yang kebanyakan memiliki basis dukungan terbatas.  
Partai Demokrat terlihat khusus, karena tampaknya mau menyeimbangkan kepentingan banyak kelompok pada saat yang sama, dan  menawarkan alternatif yang baik supaya partai lebih berorientasi pada tujuan yang partikular, yang akhirnya membantu menjamin  stabilitas negara yang lebih baik.

SP:  Apakah hal itu ada hubungannya dengan budaya politik tertentu?

VH:  Dalam hal tertentu,  budaya politik telah berubah, karena tak lagi fokus pada elite dan teknokrat, tapi lebih diarahkan pada masyarakat umum atau mungkin bahkan populis. Saat ini, yang ada lebih merupakan  budaya politik kesempatan  (a political culture of opportunity) yang ditentukan oleh dinamika pemilu yang bebas dan kewenangan parlemen. 

Namun, dalam hal tertentu juga, budaya politik tak berubah. Dalam arti, bahwa partai masih tak berbasis program, tetapi lebih bergantung pada siapa yang memimpin dan pada kepentingan kelompok.   Sebagian mengatakan bahwa politik Indonesia adalah politik aliran,  tapi saya rasa, politik di Indonesia terutama didorong oleh aliansi yang sifatnya sementara, dan berubah begitu cepat, antara politisi dan berbagai kelompok kepentingan.

SP: Mungkinkah akan terjadi migrasi pemilih pada Pemilu 2014 mendatang, dimana pemilih Partai Demokrat akan berpindah ke partai lain, karena kasus korupsi yang melibatkan mantan Bendahara Umum Nazarudin dan Ketua Umum Partai Demokrat  Anas Urbaningrum?

VH:  Volatilitas politik di negara-negara transisi sangat tinggi, dan tahun 2014 mungkin banyak partai baru bersaing, sementara yang ada, seperti Partai Demokrat, mungkin mengalami penurunan dukungan, karena pemilih melihat bahwa ternyata elite partainya tidak bersih.   Namun, 2014 masih relatif jauh dan itu tergantung pada bagaimana perkembangan lebih lanjut kasus korupsi yang mengaitkan Nazarudin dan Anas Urbaningrum, dan belum pasti apakah pemilih akan masih ingat pada kasus ini di pemilu berikutnya.

Transisi politik tidak selalu berarti sebuah jalan satu arah ke arah demokrasi yang sempurna. Transisi bisa juga berarti perubahan mundur (lagi). Di Thailand, misalnya, ilmuwan politik sepakat bahwa  transisi politik sukses, namun kini negeri ini tengah mengalami kebuntuan politik panjang.   Apakah Indonesia akan maju terus atau terus mundur? Sangat tergantung pada bagaimana pembangunan politik secara keseluruhan berjalan.  

SP:  Anas Urbaningrum adalah dilema bagi elite Partai Demokrat, termasuk bagi Presiden SBY sebagai ketua dewan pembina. Kalau dia dibiarkan diperiksa dan dipenjara, maka reputasi partai ini hancur dan memberi peluang bagi pemeriksaan elite lain di tubuh partai demokrat. Kalau tidak diperiksa oleh KPK dan tidak dihukum, politisasi terhadap kasus korupsi yang melibatkan elite Partai Demokrat  sulit dihindari.   Pemerintahan Yudhoyono akan terancam karena isu ini bisa dipakai oleh oposisi di parlemen maupun di luar parlemen untuk mendesak Presiden mundur dari jabatan (impeachment). Apa yang harus dilakukan Partai Demokrat terhadap Anas Urbaningrum,?

VH:  Sulit untuk memprediksi bagaimana serius dampak percobaan ini terhadap Partai Demokrat dan terhadap presiden. Di masa lalu juga terjadi banyak kasus korupsi dengan profil tinggi dan kadang-kadang, bahkan justru seringkali, hasil akhir dari proses hukum agak mengejutkan, setidaknya bagi pengamat luar.  

Kasus korupsi dengan profil media yang tinggi seperti ini selalu sangat politis, dalam arti bahwa kasus-kasus seperti ini seringkali mencerminkan adanya konflik internal dalam partai. Lebih dari itu, terungkapnya kasus seperti ini tentu saja menjadi bukti dari cara kerja negara hukum yang efektif  untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Namun latar belakang nyatanya seperti apa,  sering masih tidak jelas.


SP: Korupsi politik masih menjadi persoalan utama Indonesia. Apakah ini hal yang biasa di negara transisi, atau kasus Indonesia sudah di luar wilayah teori yang berlaku umum? 

VH:  Korupsi bukan hanya masalah Indonesia maupun Asia Tenggara, dengan pengecualian mungkin Singapura. Juga di Eropa, korupsi dapat ditemukan dan saya sedikit kritis dengan indeks korupsi internasional (yang menempatkan negara maju selalu lebih bersih), karena mungkin saja beberapa negara maju jauh lebih baik menyembunyikan  korupsi ketimbang negara berkembang.  

Saat ini ada diskusi di Jerman, mengapa negara ini telah menandatangani konvensi PBB melawan korupsi, tetapi tidak pernah diimplementasikan dengan membuat undang-undang. Tentu saja, korupsi dapat menjadi begitu besar, sehingga merusak politik, fungsi negara, dan melanggar hak-hak warga negara.  

Di Indonesia sejumlah lembaga dibentuk (KPK, Komisi Judisial, Makamah Konstitusi, dan lain-lain) untuk menjamin politik yang bersih, pers yang menyelidiki dan melaporkan kasus-kasus korupsi.  Jadi visibilitas dan kesadaran korupsi telah tumbuh.  

Di sisi lain, hubungan antara politik dan korupsi juga nampaknya masih kuat, dengan alasan bahwa akses ke pengambilan keputusan merupakan peluang untuk mencari keuntungan individual.   Hanya integritas pribadi yang kuat dari orang-orang berkarakter dan independensi lembaga negara dapat menjamin penurunan kadar korupsi. Seberapa jauh Indonesia maju dalam hal ini adalah sebuah tema yang menarik kita diskusikan. *