Myanmar Pertimbangkan Pengamat ASEAN Monitor Pemilu
Rabu, 22 Februari 2012 | 9:30
Aung San Suu Kyi [google] Myanmar berjanji
mempertimbangkan secara serius masuknya pengamat dari negara-negara Asia
Tenggara untuk memonitor jalannya pemilu sela, yang akan berlangsung
tanggal 1 April mendatang.
Pemilu sela tanggal 1 April 2012 di Myanmar dipandang sebagai tes kunci bagi
komitmen Pemerintah Myanmar dalam menyemai reformasi di negeri itu. Pemilu sela
tersebut akan diikuti oleh peraih Nobel Perdamaian, yang juga merupakan tokoh
oposisi pro demokrasi Aung San Suu Kyi.
Sementara itu, ASEAN dalam pernyataan resminya menyebutkan Presiden Myanmar
Thein Sein telah berjanji untuk mempertimbangkan pemberian izin kepada pengamat
ASEAN, guna memonitor jalannya pemilu di negara yang dulu bernama Birma itu.
Janji tersebut disampaikannya dalam pembicaraan dengan Sekjen ASEAN Surin
Pitsuwan, di Ibukota Naypyidaw.
Janji menghadirkan pengamat dari ASEAN disampaikan setelah mempertimbangkan
kondisi pemilu sebelumnya, terutama
pada tahun 2010 lalu, yang dinilai
berbagai kalangan syarat dengan kecurangan dan intimidasi.
Pada saat itu, pengamat asing dan media internasional tidak diizinkan
memasuki negara tersebut selama proses pemilu berlangsung. Oleh karenanya, baik
partai oposisi maupun negara-negara barat memandang pemilu tersebut kurang
legitimasi.
Pada Senin (21/2) kemarin, partai oposisi Liga Nasional untuk Demokrasi
(NLD) mengeluhkan bahwa kejujuran dan
keadilan proses pemilu susulan yang akan berlangsung April tahun ini, terancam
karena adanya pembatasan dalam menggunakan lokasi-lokasi untuk berkampanye.
Kampanye Suu Kyi selama ini selalu dibanjiri pendukungnya.
Namun beberapa jam setelah keluhan itu dilancarkan, pihak pemerintah
melonggarkan batasan tersebut, yang digambarkan pihak oposisi sebagai hal yang
sangat signifikan.
Pada Senin petang kemarin, Komisi
Pemilu menyatakan kepada partai oposisi NLD
bahwa semua pembatasan untuk aktivitas pemilu telah dicabut.
Juru bicara
NLD Nyan Win menyambut baik putusan itu seraya mengatakan, kini tampak secercah
harapan.
Blokade Kampanye
yan Win mengungkapkan, sebelumnya, beberapa organisasi pemerintahan
memblokade aktivitas kampanye, meski sudah ada perizinan dari Komisi Pemilu.
Misalnya dalam kasus pengajuan keberatan Menteri Olahraga Tint Hsan, atas
penggunaan lapangan-lapangan bola sebagai lokasi kampanye di tiga wilayah
yakni Hlegu di utara Yangon, pusat kota
Mandalay, dan kota di delta Irrawady, Phyapon.
Menteri Olahraga keberatan karena putranya merupakan kandidat pemilu sela
dari kubu partai pemerintah, yang didukung militer, Partai Uni Solidaritas dan
Pembangunan.
Kubu oposisi sebenarnya tidak mengancam kedudukan pemerintah, bahkan bila
berhasil meraup seluruh 48 kursi parlemen yang diperebutkan. Namun kemenangan
Aung San Suu Kyi dapat memberikan legitimasi terhadap parlemen baru yang belum
berpengalaman ini.
Keputusan Suu Kyi untuk bertarung dalam pemilu parlemen menjadi simbol
perubahan di Myanmar, negara yang hingga tahun lalu hampir setengah abad
dikuasai junta militer itu. [DW/BBC/L-8]
Komentar Untuk Artikel Ini
Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!
