Isu Kawasan Maritim ASEAN Makin Marak
Rabu, 4 April 2012 | 10:56

Marty Natalegawa [google]

Berita Terkait

• Durian Kamboja Curi Perhatian KTT ASEAN Ke-20

• Hun Sen: Menteri Ekonomi ASEAN Perlu Pererat Kerjasama Dengan Lembaga Peneliti Ekonomi

• Boediono Ucapkan Selamat ke Myanmar di Sidang Pleno KTT ASEAN

• Obama Bertemu dengan Para Pemimpin ASEAN

• ASEAN Terpecah Soal Keberadaan Marinir AS di Australia

[PHNOM PENH] Isu maritim di kawasan ASEAN diakui makin marak terjadi belakangan ini. Untuk itulah, permasalahan maritim, khususnya sengketa kawasan Laut Cina Selatan akan dibahas secara khusus oleh 10 negara anggota ASEAN pada hari terakhir KTT ASEAN ke-20, Rabu (4/4).  

“Disamping masalah Laut Cina Selatan, secara keseluruhan kita akui masalah kelautan atau maritim isu semakin mencuat sebagai permasalahan di kawasan,” ungkap Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa usai keterangan pers terkait KTT ASEAN ke-20 di Phnom Penh, Kamboja, Selasa (3/4).  

Marty menilai, masalah kelautan sejujurnya tak harus menjadi masalah yang memecah belah negara, melainkan harus menjadi sumber yang saling menyatukan. Di mana, konsep ini sekarang akan dilaksanakan pada ASEAN Maritime Forum (AMF) yang pertemuannya akan digelar di Manila, Filipina dalam waktu dekat. “Jadi, masalah maritim dibahas dikerangka ASEAN. Tapi, pembahasan kerangkanya kerjasama bukan persaingan,” tegasnya yang menambahkan kalau sekarang military bases beralih menjadi military access sehingga persaingan yang tidak menguntungkan semua pihak bisa dihindari.  

Pemerintah RI sendiri sambungnya akan menjadikan bidang maritim sebagai salah satu aspek kerjasama yang harus ditingkatkan di antara negara-negara ASEAN. Hal ini terkait keinginan Pemerintah RI menciptakan rasa saling percaya dan hubungan yang lebih erat antarnegara ASEAN. Pemerintah, tidak membatasi kerja sama maritim hanya dalam aspek keselamatan, namun juga mencakup isu lainnya seperti lingkungan hingga nelayan.  

Sementara itu, soal sengketa Laut Cina Selatan, jelasnya kembali, menjadi  perhatian masyarakat internasional di mana banyak yang tidak saling percaya dan saling menuduh. Marty mengatakan Indonesia mempunyai kepentingan momentum positif dalam sengketa kawasan Laut China Selatan yang telah diraih di KTT ASEAN ke-19 di Bali bulan November 2011.

“Dinamika sekarang sangat berubah. Di masa lalu, Tiongkok menolak ikut dalam pembahasan dari code of conduct ini. Tapi, sekarang justru Tiongkok berulang kali meminta ke ASEAN agar dilibatkan,” ujarnya.  

Meskipun tidak masuk dalam negara yang bersengketa, namun Indonesia, kata Marty juga sebagai negara sahabat perlu bertanggung jawab dalam membantu penyelesaian sengketa ini. Untuk diketahui, sengketa klaim wilayah Laut Cina Selatan melibatkan Tiongkok dan beberapa negara ASEAN antara lain Brunei, Filipina, Vietnam, dan Malaysia. [O-2]