Indonesia Kecam Tindakan Semena-mena Israel
Selasa, 7 Agustus 2012 | 12:23

Marty Natalegawa [google]

Berita Terkait

• Militer Israel Baku Tembak di Perbatasan Mesir

• Warga dan Tentara Israel Bentrok di Tepi Barat

• Israel Mau Bendung Masuknya Imigran Afrika

• Masjid Palestina di Tepi Barat Dibakar

• Dikritik Hillary, Pejabat Israel Marah

[AMMAN] Ketua Umum Pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Noer Fajriansyah  menilai Israel terlalu arogan dengan sikapnya menolak lima menteri masuk ke wilayah Ramallah. Dalam pernyataan resmi di Jakarta, Selasa (7/8), HMI menghimbau pemerintah Indonesia untuk terus konsisten memperjuangkan hak-hak Palestina.   

Menurut Fajriansyah PB HMI menyatakan kekecewaan atas sikap arogan dari Israel. Oleh karena itu, Indonesia juga harus konsisten untuk tidak mengakui Israel sebagai negara sah. Israel patut dianggap negara pelanggar HAM.  

Sebelumnya delegasi Indonesia bersama dengan  12 negara anggota Komite Palestina Gerakan Non Blok (GNB) lainnya bersatu mengutuk tindakan semena-mena Israel  yang telah menghalangi penyelenggaraan KTM khusus Komite Palestina GNB di Ramallah, Palestina.  

Pertemuan tersebut sedianya akan diselenggarakan pada tanggal 5-6 Agustus 2012 guna menunjukkan solidaritas terhadap penderitaan bangsa Palestina sekaligus meninjau langsung situasi di lapangan sebagai akibat kebijakan Israel.     

Namun pertemuan akhirnya tidak dapat diselenggarakan karena penolakan Israel memberikan akses masuk ke Ramallah yang merupakan wilayah Palestina, kepada para delegasi Komite Palestina GNB.  

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, yang sedianya akan menghadiri pertemuan, pun telah ditolak oleh Israel untuk masuk ke Ramallah, Sabtu (5/8). Pertemuan itu merupakan realisasi dari inisiatif Indonesia yang disampaikan pada Pertemuan Tingkat Menlu Komite Palestina GNB di Sharm El Sheikh, Mesir, 9-10 Mei lalu.  

Dalam siaran pers diterima SP,  Kementerian Luar Negeri menyatakan, tindakan Israel tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip hukum internasional dan kewajibannya sebagai Otoritas Pendudukan (Occupying Power).   

“Tindakan Israel tersebut telah membuktikan sekali lagi kepada GNB dan masyarakat internasional mengenai kepedihan nasib bangsa Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan di tanah mereka yang telah diduduki sejak Juni 1967 dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Terhadap tindakan Israel tersebut, Komite Palestina GNB memilih untuk tidak tunduk pada tekanan Israel,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri.  

Dalam pertemuan di Ramallah tersebut, Indonesia akan menegaskan kembali pentingnya pengakuan atas negara Palestina, dan bahwa kontribusi Gerakan Non Blok mencapai perdamaian dan keadilan di Palestina harus dilakukan melalui langkah-langkah yang lebih konkrit.  Pada akhir pertemuan, diharapkan akan diadopsi Deklarasi Solidaritas Khusus untuk Palestina (Special Solidarity Declaration for Palestine). [D-11]