[JAKARTA] Pemerintah yang berkuasa saat ini dinilai tidak peduli dengan kualitas lingkungan hidup yang semakin lama semakin memburuk. Hal ini terlihat dari makin banyaknya peraturan-peraturan yang tidak bersahabat dengan lingkungan telah dan akan diterbitkan oleh pemerintah.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Sonny Keraf, seusai rapat kerja dengan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, di Jakarta, Senin (4/5). Sonny mengatakan, rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Usaha Pertambangan Tertutup di Kawasan Hutan Lindung yang dalam waktu dekat akan ditandatangani Presiden menunjukkan betapa kurangnya komitmen pemerintah untuk memperbaiki lingkungan hidup.


Pukulan Telak

Seperti diketahui, sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup mengecam dan melancarkan aksi protes terhadap rencana pemerintah mengeluarkan Perpres tentang Usaha Pertambangan Tertutup di Kawasan Hutan Lindung. Menurut mereka, Perpres yang rancangannya dikabarkan sebentar lagi akan ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, menjadi pukulan telak kedua bagi penggiat lingkungan setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) 2/2008 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada perusahaan tambang terbuka yang melakukan kegiatan usahanya di areal hutan produksi dan hutan lindung.

Juru Bicara Jaringan Advokasi Tambang, Luluk Uliyah, bahkan mengatakan, bakal ditandatanganinya Perpres tersebut, menunjukkan pemerintahan saat ini mulai kehilangan akal sehat. Selama ini, kata Luluk, alih fungsi hutan telah berkontribusi nyata terhadap meningkatnya intensitas dan kualitas bencana ekologis di Indonesia dalam tiga tahun terakhir.

Kepala Departemen Advokasi dan Jaringan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Teguh Surya mengatakan, penambangan tertutup tetap akan berdampak terhadap permukaan tanah kawasan hutan seperti terjadinya kelangkaan air tanah, perusakan daya dukung tanah terhadap vegetasi hutan, polusi air, serta pencemaran udara.

Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar menanggapi protes tersebut dengan mengatakan, pihaknya mendukung terbitnya Perpres Usaha Pertambangan Tertutup di Kawasan Hutan Lindung karena berdasarkan pembahasan-pembahasan yang dilakukan, proses pertambangannya tidak akan merusak lingkungan. [E-7]