Subejo
Jasa seratus hari pertama pemerintahan baru di bawah Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II hampir habis. Melalui laporan berbagai media, dapat diketahui beberapa program prioritas pembangunan. Salah satu program prioritas yang terkait dengan bidang perekonomian adalah "program iklim investasi pertanian dan perikanan". Rencana aksi dari program tersebut antara lain melalui penyusunan peraturan presiden tentang pertanian pangan secara luas (food estate).

Ada beberapa informasi yang masih sangat umum sebagaimana diberitakan oleh beberapa media terkait dengan program food estate. Program dirancang untuk daerah yang masih tersedia lahan luas tapi penduduknya jarang seperti Merauke di Papua. Food estate selain diarahkan untuk memproduksi bahan pangan, juga untuk keperluan lain seperti pengembangan industri biofuel. Lahan bagi setiap perijinan yang diberikan berkisar 5.000-10.000 hektar.

Food estate dirancang untuk memproduksi bahan pangan dengan tujuan ekspor supaya tidak merusak harga dan mendistorsi pasar di dalam negeri. Ini nampaknya yang juga menjadi insentif bagi investor untuk memperoleh harga yang lebih baik sebagai kompensasi atas investasi besar yang ditanamkan.

Beberapa pihak investor, baik korporasi internasional maupun nasional telah menyatakan minatnya untuk menanamkan investasinya pada program food estate. Investor internasional yang berminat berasal dari Timur Tengah dan Korea Selatan. Sedangkan investor nasional antara lain Kelompok Usaha Bangun Cipta Sarana, Artha Graha, Medco Group, Comexindo International, Digul Agro Lestari dan Wolo Agro Makmur.

Kepemilikan saham investor asing, akan dilakukan pembatasan dan pengaturan. Angka yang sempat muncul, kepemilikan saham oleh asing hingga 49 persen. Ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan peng-usaha nasional dan lokal.

Kita nampaknya perlu merespon program food estate dengan kritis. Tentu dengan masuknya investasi besar untuk produksi pangan baik dari modal asing maupun nasional, akan ada peluang perekrutan tenaga kerja dan juga pemasukan pajak bagi pemerintah. Namun, yang lebih substansial, apakah program tersebut mampu membantu memecahkan persoalan klasik petani gurem yang jumlahnya sekitar 42,6 juta orang di seluruh tanah air.

Kita bisa melihat realitas kerumitan persoalan petani gurem di mana diperkirakan jutaan merupakan buruh tani tanpa tanah (landless). Sekitar 9,55 juta rumah tangga petani memiliki lahan kurang dari 0,5 ha. Petani yang memiliki lahan 0,5-1 hektar sebanyak 4,01 juta orang. Sedangkan petani yang dikatakan memiliki luasan lahan layak (1-2 ha) hanya sebanyak 2,72 juta keluarga. Hanya sekitar 1,55 juta keluarga tani yang memiliki lahan pertanian di atas 2 ha.

Meskipun Nilai Tukar Petani (NTP) tidak mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, namun petani-petani gurem itulah yang selama ini berhasil memasok kebutuhan pangan nasional. Ketika dua tahun terakhir secara berturut-turut dilaporkan tercapai swasembada beras, lalu keberhasilan itu harus kita alamatkan kepada peran petani- petani kecil yang memproduksinya.

Kini dengan diluncurkannya program food estate, kita perlu bertanya, bagaimana keterkaitan antara petani gurem dengan program baru yang dirancang. Apakah petani gurem akan mendapat manfaat atas program tersebut. Apakah petani gurem nantinya tidak hanya akan menjadi penonton dan atau justru harus bersaing dengan pemilik modal besar. Itu hal-hal menjadi pertanyaan serius yang perlu dijawab pembuat kebijakan.

Kalau pembukaan dan implementasi food estate ternyata tidak memiliki kaitan dan tidak bisa membantu persoalan kronis petani gurem misalnya dalam akses terhadap lahan, nampaknya program tersebut tidak akan memberikan manfaat bagi rakyat banyak setidaknya bagi jutaan petani gurem.

Ketika terjadi kegagalan panen dan harga pangan memuncak, apakah akan ada jaminan bahwa para investor bersedia untuk mendistribusikan pangan nasional dengan harga yang wajar tanpa tergiur dan berusaha dengan berbagai strategi untuk mengekspor pangan dengan harga yang jauh lebih tinggi.

Bagaimanapun juga, pengembangan model food estate skala besar ini akan berpotensi menggeser pola pertanian nasional dari peasant-based dan family-based food production menjadi corporate-based food production. Kondisi ini justru dikhawatirkan akan melemahkan kedaulatan pangan nasional.

Beberapa kalangan mensinyalir, dengan kelesuan iklim investasi dunia dan pertimbangan kebutuhan pangan dunia yang semakin melambung dari waktu ke waktu, harga pangan akan terus meroket. Investasi produksi dan penguasaan pangan akan menjadi pilihan yang tepat bagi korporasi asing.

Produksi pangan secara besar-besaran yang dilakukan korporasi besar dengan modal yang sangat intensif melahirkan land grabbing dan food estate. Produksi pangan ditumpukan pada korporasi besar (asing dan domestik) bukan lagi pada petani kecil. Jikalau program tersebut nanti yang mendapat perhatian dan prioritas, lalu bagaimana nasib puluhan juta petani gurem. Kemandirian dan keberpihakan yang selalu dikumandangkan hanya menjadi retorika belaka tanpa makna.

Petani kecil yang tangguh yang selama ini terbukti mampu menjamin pasokan pangan bagi bangsa ini akan semakin terpuruk tanpa pengharapan akan perbaikan nasibnya. Sudah barang tentu kalau harus bersaing bebas dengan korporasi besar pemroduksi pangan yang justru diberi banyak kemudahan, mereka akan menyerah dan kalah.

Memang jumlah petani kita sudah terlalu banyak sehingga efisiensi dan produktivitas yang tinggi sulit dicapai. Mestinya, justru program-program realistis seperti pengembangan industri pedesaan baik yang terkait dengan pertanian maupun non-pertanian yang bisa memfasilitasi perpindahan petani ke non-pertanian yang perlu digalakkan.

Model pengelolaan lahan dengan pengelompokan lahan yang memenuhi skala ekonomis misalnya 10-20 ha perlu dikembangkan. Program land reform yang telah dijanjikan sejak tahun 2007 juga perlu segera diwujudkan untuk meningkatkan akses petani gurem pada lahan pertanian. Kemandirian petani perlu diwujudkan, jangan justru diciderai dengan program yang kontra produktif dan melemahkan petani kecil.

Penulis adalah Dosen Pertanian UGM, PhD Candidate dari The University of Tokyo dan Ketua IASA Jepang