Wakil Menteri Bukan Anggota Kabinet
Selasa, 18 Oktober 2011 | 21:26
Golkar akan pertahankan Pemerintahan SBY-Boediono hingga 2014 [google] [JAKARTA] Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bahwa Wakil Menteri bukanlah anggota kabinet. Karena itu, fasilitas-fasilitasnya tidak sama dengan fasilitas menteri. Fasilitas mereka sama dengan pejabat eselon IA. Karena itu, penambahan sejumlah wakil menteri pada sejumah kementerian tidak menambah atau membengkakkan anggaran.
Hal itu ditegaskan Presiden SBY dalam pengumuman reshuffle (perombakan) kabinet pada Selasa (18/10) malam di Jakarta.
Pada kesempatan itu, Presiden SBY mengumumkan sejumlah nama baru pada posisi wakil menteri. SBY antara lain mengangkat Staf Khusus Presiden Bidang Hukum dan Pemberantasan Korupsi Denny Indrayana sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM. Eko Prasojo diangkat sebagai Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Wakil Menteri Luar Negeri Wardana. Sementara di Kementerian Keuangan, SBY menambah satu Wakil Menteri, yaitu Mahendra Siregar.
Sedangkan di Kementerian Perdagangan, SBY menggeser Bayu Krisnamurthi menjadi Wakil Menteri Perdagangan. Rusman Heriawan yang menjadi Kepala BPS diangkat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Untuk pos Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diisi oleh Sapta Nirwandar.
Pada Kementerian BUMN, SBY mengangkat Mahmuddin Yasin sebagai Wakil Menteri, Muslia Kasim dan Windu Nuryanti sebagai Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ali Gufron Mukti sebagai Wakil Menteri Kesehatan, dan Nazaruddin Umar sebagai Wakil Menteri Agama.
Para menteri dan wakil menteri ini akan dilantik Presiden SBY pada Rabu (19/10) di Istana Negara. Besok siang, SBY akan menyampaikan pidato kebijakan. [A-21]
Komentar Untuk Artikel Ini
Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!
Kemnakertrans Diminta Pertanggungjawabkan Rp 1,18 Triliun Duit Amnesti TKI di Arab Saudi
Mari Membaca Berita BBM Versi Media Sosial
Tolak Kenaikkan BBM, Polisi Tahan Rektor Universitas HKBP Nommensen
Spider-Man Kembali ke Layar Lebar di 2016 dan 2018
Deplu AS Bilang RI Gagal Lindungi Minoritas
KPK Diminta Audit Pungli Oleh Kemnakertrans
Sidang Paripurna DPR Sahkan UU APBN-P 2013
Wartawan Jambi Aksi Damai Protes Aparat Keamanan
DPR Dukung Kenaikkan BBM, Dua Pos Polisi dan Restoran KFC Dibakar Massa
Dukung BBM Naik, Partai Koalisi Terancam Tenggelam di Pemilu 2014
