Wah…! Ada WNI yang Jadi Tentara Malaysia?
Senin, 23 April 2012 | 11:43

Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia [google]

Berita Terkait

• Koordinasi Keamanan WNI, Dubes RI untuk Suriah Dipanggil

• WNI di Yaman Diminta Terus Berkomunikasi dengan KBRI

• KBRI di Jepang Evakuasi 414 WNI di Miyagi dan Iwate

• 6.000 WNI Masih Bertahan di Mesir

• Kerusuhan di Tunisia, WNI Dipastikan Aman

[LOSARANG] Anggota MPR, Yoseph Umar Hadi berjanji akan mengecek sejauh mana keterlibatan WNI di perbatasan, yang disebut-sebut direkrut Malaysia untuk dijadikan anggota tentara negara tersebut. Masalahnya, jika hal tersebut benar, yang dipermalukan adalah Pemerintah Indonesia sendiri.  

"Saya baru mendengar ini, karena itu Senin (23/4) saya akan ke Kalimantan, segera mengecek kebenaran informasi ini," katanya setelah mendengar aktivis Karang Taruna, Kurniawan ketika mengikuti sosialisasi “4 Pilar” di salah satu hotel di Desa Santing, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, akhir pekan lalu.

Kurniawan mempertanyakan, sejauh mana kebenaran informasi tersebut, ada warga Indonesia di perbatasan, karena alasan kemiskinan dan tidak punya pekerjaan mau direkrut dijadikan anggota militer Malaysia.

Yoseph yang juga anggota Fraksi  PDI Perjuangan itu, sedang mengadakan kunjungan kerja (kunker) ke daerah pemilihannya di Cirebon dan Indramayu ini menegaskan, belum begitu percaya kalau benar ada warga Indonesia di perbatasan seperti itu, apalagi belum pernah ada laporan dari pemerintah daerah.

Dalam kunker Komisi V DPR ke Pontianak, Kaltim minggu depan, Yoseph akan mencari tahu informasi itu. "Kebetulan saya mau kesana kunker komisi, saya akan tanya ke gubernur dan ke bupati, termasuk melaporkan ini ke Komisi I," ujarnya.

Acara sosialisasi 4 Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara itu, diikuti 110 peserta, terdiri dari kepala desa, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda atau karang taruna di wilayah Losarang. Animo mereka terlihat tinggi, sebab dari awal sampai selesai, peserta serius menyimak dan mendengarkan penjelasan atau arahan dari Yoseph Umar Hadi mengenai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

"Sudah menjadi tugas atau kewajiban semua anggota MPR mensosialisasikan empat pilar ini ke semua lapisan masyarakat di Indonesia," katanya.  

Pada kesempatan itu, anggota Komisi V DPR itu mengatakan, soal perbatasan memang sedikit lebih banyak mendapat perhatian, terutama soal patok yang sempat diberitakan mulai bergeser ke wilayah Malaysia. Menurut Yoseph, belum tentu negara tetangga mengakui batas-batas negara kita. "Jangan batas negara, batas kampung saja bisa memunculkan pertikaian,"tegasnya.

Dia menegaskan, sebagai negara berdaulat kita harus marah dan berani unjuk gigi jika sewaktu-waktu berkonfrontasi dengan negara tetangga. "Kita harus tunjukkan kalau kita negara berdaulat, jangan sampai dicap sebagai negara yang lembek," katanya. [146/M-16]