SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Sabtu, 26 Juli 2014
Pencarian Arsip

UU Tanah Berlaku Efektif 2013
Kamis, 27 September 2012 | 17:59

Ilustrasi pembebasan lahan untuk kepentingan umum. [Google] Ilustrasi pembebasan lahan untuk kepentingan umum. [Google]

[JAKARTA] Badan Pertanahan Nasional (BPN) menegaskan bahwa Undang-Undang (UU) No 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, baru berlaku efektif pada awal 2013 mendatang, setelah tiga aturan dari amanat Peraturan Presiden (Perpres) No 71 / 2012 dirampungkan akhir tahun ini.  

Direktur Pengaturan dan Pengadaan Tanah BPN, Noor Marzuki mengatakan, pihaknya saat ini harus merampungkan aturan berupa Petunjuk Pelaksanaan Teknis sebagai amanat dari Perpres No 71 / 2012.

Sedangkan dua aturan lainnya yaitu berupa Tata Kelola Keuangan akan dibuat oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) jika menggunakan APBN. Sedangkan jika dananya menggunakan APBD maka peraturannya dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri.  

“Jadi, ketiga peraturan ini harus rampung maksimal dalam waktu tiga bulan sejak Perpres No 17 / 2012 disahkan yaitu sejak September ini, jadi pada awal 2013 suka atau tidak suka UU Pengadaan Tanah ini harus jalan,” kata Noor, usai menghadiri sosialisasi UU Pengadaan Tanah, di kantor Jasa Marga, Jakarta, Kamis (27/9).  

Dia menyatakan, dengan adanya regulasi pengadaan tanah yang baru ini, akan menjamin hak masing-masing pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Undang-undang ini juga, kata Noor, dinilai lebih demokratis karena didalamnya terdapat hal-hal seperti lebih terukur, adanya perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.

“Jangka waktunya juga disiapkan karena masih-masing tahapan mempunyai durasi,” jelasnya.  

Noor juga menjelaskan, regulasi yang baru ini tidak berlaku surut, sehingga untuk proyek jalan tol yang telah dalam tahap pembebasan lahan harus menggunakan regulasi sebelum lama yaitu UU Pokok Agraria.

“Jika sampai 31 Desember 2014 pembebasan lahannya belum selesai, maka baru bisa menggunakan UU No 2/2012,” ujar dia.  

Untuk menggenjot pembebasan lahan yang telah berjalan saat ini, kata Noor, pihaknya akan mensosialisasikan kepada seluruh lembaga dan pemerintah daerah agar tetap menggunakan regulasi yang lama bagi proyek infrastruktur yang telah berjalan.

“Dalam aturan transisi ini kami akan terlibat kepada pembuatan dokumen pelaksanaan, baik dari anggaran maupun pelaksanaan di lapangan,” lanjutnya.  

Dia mencontohkan, pada ruas tol Jakarta Outer Ring Road West 2 (JORR W2) yang saat ini proses pembebasan lahannya masih berlangsung, BPN ikut andil dalam investigasi permasalahan di lapangan.

“Jika ada lahan yang bermasalah kita beri pemikiran aspek yang menjadi masalah, kemarin ada satu lahan di W2 yang belum selesai, ternyata belum direspon oleh Pemprov DKI, solusinya kita desak ke pemda untuk mengatasi masalah ini,” kata dia.  

Ketua Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Fatchur Rochman menyayangkan UU baru tersebut tidak mengakomodir 24 ruas tol yang ada saat ini. Sehingga banyak proyek tol mandek, karena masalah pembebasan tanah tidak jalan dengan adanya regulasi lama.

“Kan sudah jelas, UU baru itu tidak menyelesaikan masalah, kenapa masih dipake. Kalau pemerintah komitmen ya pake aja UU baru, kalau memang harus mulai dari awal kita siap aja,” kata dia.  

Menurutnya, semua persoalan proyek tol saat ini semuanya kendala lahan, kalau lahan bebas, pembangunan konstruksi akan lebih cepat.

“Kalau tanah bebas, konstruksi itu paling cepat, tinggal pemerintah komitmennya seperti apa untuk lahan ini,” jelasnya.  

Sementara itu, Direktur Utama PT Marga Lingkar Jakarta, Sonhadji Surahman mengatakan, sebagai pemegang konsesi tol JORR W2 pada seksi Kebun Jeruk-Ulujami, akan selesai dibangun secara tersambung akhir tahun 2013.

Dia menargetkan konstruksinya akan rampung 12 bulan sejak tanah selesai dibebaskan 100%. Sedangkan konstruksi awal sudah mulai berlangsung saat ini.  

Sonhadji menjelaskan, pembebasan lahan telah dijanjikan pemerintah akan selesai 100% paling lambat pada Desember tahun ini.

Pembebasan lahan sepanjang total 7,7 kilometer (km) itu akan diselesaikan oleh tiga lembaga yakni Tim Pengadaan Tanah (TPT) di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Panitia Pengadaan Tanah (P2T) di bawah BPN dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Pembebasan lahan JORR W2 saat ini hanya tersisa sekitar 1 hektare. Jika pembebasan lahan rampung Desember 2012 maka pertengahan tahun 2013, sebagian ruas tol itu sudah mulai dioperasikan.  

“Pertengahan tahun depan bagian Kebon Jeruk-Joglo sudah bisa dioperasikan tergantung penilaian kelayakan dari BPJT. Ruas ini panjangnya kira-kira empat kilometer,” ujarnya.  

Empat kontraktor yang akan membangun ruas tol ini adalah PT Wijaya Karya, PT Adhi Karya, PT Waskita Karya, dan PT Jaya Konstruksi. Saat ini progres konstruksi sebagian ruas tol itu sudah mencapai 45%.

“Kami diberi waktu oleh pemerintah untuk konstruksi 18 bulan setelah lahan bebas semua. Tapi saya yakin konstruksi bisa selesai 12 bulan karena kami sudah pengalaman,” jelasnya. [IMM/L-8]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»