Tjatur: Ada Kerancuan Berpikir Oleh Tim JPU
Selasa, 5 April 2011 | 8:00

Tjatur Sapto Edi. [Dok. SP]

Berita Terkait

• Cirus Bantah Masukkan Pasal Penggelapan

• Cirus Bantah Berkas P21 Gayus ada Dua

• Arafat Ungkap Harta Gayus

• Kejaksaan Benarkan Cirus Jaksa Senior dalam Tim JPU Gayus

• Berkas Perkara Cirus Ditentukan Hari Ini

[JAKARTA] Pimpinan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Mafia Hukum dan Perpajakan Komisi III DPR RI dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus Mafia Pajak Gayus Halomoan Tambunan, Tjatur Sapto Edi mengatakan ada kerancuan berpikir oleh tim jaksa dalam menggunakan pasal-pasal di UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Tim JPU yang terdiri dari Cirus Sinaga, Fadil Regan, Eka Kurnia Sukma Sari dan Ika Syafitri Salim tetap berpendapat bahwa tindakan Gayus menerima uang Rp 370 juta dari PT Megah Citra Jaya Garmindo bukanlah gratifikasi atau tipikor.

"Uang yang diterima Gayus dari PT Megah Citra Jaya Garmindo adalah untuk mengurus pajak perusahaan tersebut. Dan atas nama pribadi, bukan dalam jabatannya meskipun yang bersangkutan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)," kata Cirus dalam RDP, Senin (4/4).

Hal senada juga dikatakan Fadil Regan, Ika Syafitri dan Eka Kurnia. Walaupun, Eka sempat menyarankan untuk berkordinasi dengan jajaran pada Pidana Khusus (Pidsus) karena ada Pasal 11 UU Tipikor dalam berkas yang diserahkan penyidik kepolisian.

Keempatnya berpendapat, PT Megah Citra Jaya Garmindo tidak termasuk dalam 149 perusahaan yang ditangani oleh terdakwa Gayus Halomoan Tambunan. Sehingga, perbuatan Gayus tidak termasuk suap atau gratifikasi.

Padahal, Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat Benny K Harman  dalam rapat telah dengan tegas menyatakan apa yang dilakukan Gayus termasuk tipikor. Karena, ada kaitannya dengan jabatannya sebagai PNS yang menerima janji atau hadiah. [N-8]