SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Minggu, 31 Agustus 2014
Pencarian Arsip

Tim Atut-Rano Siap Hadapi Gugatan Pemilukada ke MK
Senin, 24 Oktober 2011 | 10:38

Logo Pilkada langsung [google] Logo Pilkada langsung [google]

[SERANG] Kendati hasil resmi pemungutan suara pemilihan kepala daerah (pemilukada) Banten yang diselenggarakan, Sabtu (22/10) belum ada, namun potensi akan terjadinya pemungutan suara ulang sudah mulai terlihat. Berbagai kecurangan mulai dibeberkan ke permukaan mulai dari kasus dugaan pengerahan unsur birokrasi secara masif, sistemik dan terstruktur; dugaan praktik politik uang dan pembagian sembako.

Mengacu pada berbagai fakta yang ada, bisa dipastikan hasil pemilukada di Banten akan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh pihak atau pasangan calon yang merasa dirugikan. Menghadapi kemungkinan gugatan ke MK tersebut, tim pasangan nomor urut 1 Hj Ratut Atut Chosiyah-Rano Karno yang menurut hasil quick count (perhitungan cepat) 3 lembaga survei, Jaringan Suara Indonesia (JSI), Konsultan Citra Indonesia (KCI) dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) keluar sebagai pemenang, telah mempersiapkan diri untuk menghadapi gugatan ke MK.

Sekretaris Tim Pemenangan Atut-Rano, Iwan Kusuma Hamdan, di Serang, baru-baru ini mengatakan, pihaknya menyadari bahwa proses pemilukada rentan terjadi proses pengaduan gugatan ke MK. Bahkan tim Atut-Rano telah mempersiapkan diri jauh sebelum pemilukada Banten digelar.  “Kami sangat siap, karena semua ada mekanisme hukum dan aturan yang berlaku. Kami juga sudah mempersiapkan tim khusus untuk mengahadapi gugatan ke MK,” ujar Iwan. 
 
Sementara itu, Sekretaris Tim Pemenangan Wahidin Halim-Irna Narulita, Media Warman mengatakan, pihaknya sedang melakukan pendataan seluruh bukti kecurangan yang dilakukan oleh pasangan Atut-Rano, yakni pengerahan unsur birokrasi, ketidaknetralan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), kepala desa, pembagian mie instan, sarung, dan sajadah yang terjadi di berbagai daerah. “Kami akan ajukan gugatan sengkata pemilukada Banten ke MK. Bahkan bukan hanya pasangan Atut- Rano yang akan kami gugat, melainkan juga KPU Banten yang tidak bekerja secara profesional,” ujarnya. Ketua Tim Pemenangan pasangan nomor urut 3 Jazuli Juwaeni-Makmun Muzakki, Miftahuddin menyatakan, pihaknya juga saat ini tengah mengumpulkan bukti-buki pelanggaran yang akan dibawa ke meja MK nanti. “Sejauh ini, kami telah mengumpulkan 16 bukti pelanggaran, namun sebagian telah dilaporkan ke Panwas Pemilukada Banten,” katanya.  
 
Secara terpisah, Ketua Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo menyatakan, potensi pemungutan suara ulang (PSU) bisa saja  terjadi.  Apalagi penyelenggaran pemilukada di Provinsi Banten saat ini banyak terjadi dugaan keterlibatan PNS dan pejabat baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tidak hanya itu, dari hasil pantauan yang dilakukan oleh Bawaslu, banyak terjadi salah cetak logistik yang dilakukan oleh KPU Banten di antaranya Formulir C1-KWK, Fomulir C2–KWK dan amplop untuk memisahkan suara sah dan tidak sah, yang berpotensi terjadinya kecurangan.

Dia mengungkapkan dari sejumlah TPS yang dipantau langsung oleh Bawaslu, terdapat sejumlah laporan kecurangan maupun kesalahan teknis yang dilakukan KPU Banten. Beberapa di antaranya yakni Bawaslu menemukan salah seorang petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) membuka kotak suara yang telah disegel petugas KPPS.

  “Membuka segel kotak suara hanya boleh dilakukan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).  Apa pun alasannya, tidak bisa membuka kotak suara di tingkat PPS,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Banten Hambali mengatakan, berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan KPU Banten bersama Muspida Banten, pelaksanaan pemungutan suara pemilukada Banten 2011 ini berlangsung aman dan lancar. “Kami melakukan monitoring di sejumlah TPS di Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangsel. Semuanya berlangsung aman,” kata Hambali. 

Hambali mengatakan, KPU Banten tidak melakukan penghitungan cepat, namun KPU Banten akan melakukan rekapitulasi suara penetapan dan pengumuman calon terpilih pada tanggal 29-30 Oktober 2011. Untuk jadwal pelantikan dan pengucapan sumpah dan janji pasangan calon terpilih akan dilakukan pada tanggal 11 Januari 2012. “Kita tidak melakukan penghitungan cepat, namun jadwal rekapitulasi penghitungan dari PPS, PPK dan KPU kabupaten/kota masing-masing memiliki waktu tiga hari,” katanya.

Sementara itu, Calon Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah tidak menginginkan terjadinya PSU pada pemilukada Banten 2011 ini. Menurut Atut, pelaksanaan pemungutan suara ulang hanya akan menambah beban APBD. “Yah, PSU itu kan baru sekadar wacana. Semua ada mekanisme dan prosedur hukum yang bisa ditempuh. Namun secara pribadi saya sebenarnya tidak menginginkan terjadinya pemungutan suara ulang,” katanya. [149]  




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»