Tamsil Linrung Sangat Berperan
Selasa, 28 Februari 2012 | 8:01

Tamsil Linrung [google]

Berita Terkait

• Tamsil: Menkeu Akui Salah Soal DPID

• Menakertrans Titip Pesan untuk Tamsil Linrung

• Tamsil: Pertemuan Diatur Acos

• Tamsil Berperan di Proyek DPPID Kemnakertrans

• Tamsil Linrung Disebut Terlibat

[JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memeriksa semua pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Dalam berbagai kesaksian di persidangan, nama pimpinan Banggar DPR RI selalu disebut.

Nama Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari FPKS, Tamsil Linrung misalnya, lagi-lagi disebut oleh saksi Ali Mudhori,  karena keterlibatannya dalam meningkatkan anggaran di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans).

Demikian informasi yang didapat dari kesaksian Ali Mudhori dalam perkara suap Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) dengan terdakwa Dadong Irbarelawan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (27/2) malam.

"Djoko Sidik Purnomo (mantan Dirjen P2MKT) menyampaikan kepada Tamsil Linrung bahwa selama ini memang ada persoalan serius dalam peningkatan anggaran transmigrasi,  karena butuh peningkatan-peningkatan anggaran, sebab akan dibangun semacam kota baru. Djoko selama ini menyampaikan ke Komisi IX DPR RI. Tetapi, belum ada respons. Kemudian, kata pak Tamsil akan mengupayakan di teman-teman Banggar," kata Ali saat menjawab apa yang dibicarakan dalam pertemuan di Hotel Crowne Plaza pada Maret 2011.

Selain itu, Ali juga mengatakan bahwa Tamsil yang mengungkapkan bahwa Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan (Menkeu) terkait anggaran DPPID sudah akan keluar. Pernyataan tersebut, dikatakan Tamsil saat bertemu di sebuah restoran di Terminal 2 E Bandara Internasional Soekarno Hatta.

Bahkan, dalam rekaman pembicaraan hasil sadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) antara Ali dan Fauzi sempat terdengar ada kata-kata jatah untuk TL (Tamsil Linrung) dan dirinya harus jelas.

Tetapi, ketika ditanya, Ali berdalih bahwa kata-kata tersebut berasal dari Fauzi dan bukan dari dirinya. Kemudian, Ali mengatakan istilah ketum (ketua umum) yang selama ini digunakannya menunjuk kepada ketum masyarakat nelayan, yaitu Tamsil Linrung.

Lalu, apa peran Tamsil Linrung dalam kasus suap DPPID tersebut. Apakah politikus PKS tersebut terlibat.  Tamsil sendiri yang pernah bersaksi mengakui bahwa ada pertemuan di Hotel Crowne atas permintaan Acos. Tetapi, tidak secara detail membicarakan DPPID. [N-8]