Tak Ada Alasan KPK Perlambat Perika Direksi PT PP
Minggu, 29 April 2012 | 10:48

[google]

[MEDAN] Republic Corruption Watch (RCW) menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum serius dalam memberantas korupsi, khususnya dalam penanganan kasus suap pengesahan Perda  Nomor 6/2010 tentang Pembangunan Venue Lapangan Tembak Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII 2012 di Riau, yang dipastikan merugikan negara mencapai miliaran rupiah tersebut.  

"Jangan biarkan penanganan kasus ini terhenti di Rahmad Syahputra (RS), karyawan PT Pembangunan Perumaan (PP) semata. Selain harus memproses jajaran direksi  perusahaan tersebut, lembaga anti korupsi ini juga diharapkan menindak elite politik yang dipastikan banyak terlibat dalam kasus suap itu," ujar Koordinator RCW, Ratno kepada SP di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Minggu (29/4).  

Menurutnya, lambatnya penanganan kasus korupsi yang dipastikan melibatkan jajaran direksi perusahaan Badan usaha Milik Negara (BUMN) ini, dikhawatirkan semakin mengaburkan permasalahan hukum tersebut.

Sebab, tidak tertutup kemungkinan pihak yang terlibat menghilangkan segala bentuk barang bukti hasil kejahatan, yang banyak merugikan negara dengan mengorbankan Rahmad Syahputra.  

"Banyak cara yang dilakukan pihak yang terlibat agar penanganan kasus itu berhenti di Rahmad. Tidak ada alasan bagi KPK jika belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap jajaran direksi perusahaan itu. Pengakuan tersangka dalam kasus ini seharusnya dijadikan pintu masuk untuk mengusut keterlibatan jajaran direksi selaku pengambil keputusan pengucuran dana sebesar Rp 900 juta," katanya.  

Dia mensinyalir, kasus dugaan suap Pembangunan Venua Lapangan Tembak PON di Riau tersebut juga diketahui oleh Gubernur Riau Rusli Zainal bersama dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Riau, Lukam Abbas. Soalnya, Rusli Zainal dan Lukman Abbas mempunyai peranan penting dalam pembangunan sarana lapangan tembak tersebut.  

"Bila kasus ini tidak ditangani sampai tuntas, maka tidak akan membawa efek jerah buat pengambil kebijakan dan keputusan di Tanah Air. Jangan sampai masyarakat menilai KPK sudah melakukan tebang pilih dalam memberantas korupsi. Kasus ini mungkin berjalan lambat akibat adanya pengaruh maupun tekanan dari pihak luar," sebutnya. [155]