SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Kamis, 28 Agustus 2014
Pencarian Arsip

Surat Panggilan Palsu Walikota Bandung Dikirim Dari Jakarta Pusat
Selasa, 16 April 2013 | 16:43

Dada Rosada. [google] Dada Rosada. [google]

[JAKARTA] Surat panggilan pemeriksaan palsu untuk Walikota Bandung, Dada Rosada ternyata dikirim melalui jasa pengiriman di daerah Jakarta Pusat. Hal itu berdasarkan  hasil penelusuran pengawas internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Berdasarkan hasil pengawas internal KPK terkait surat palsu, ternyata dikirim melalui  Tiki di Jakarta Pusat," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, Selasa (16/4).

Kemudian, lanjut Johan, secara surat dipastikan adalah surat palsu. Format depan dan dalam surat sangat berbeda dengan surat panggilan KPK.

Bahkan, nomor telepon yang tercantum dalam kop surat panggilan untuk Dada Rosada tersebut adalah bukan nomor telepon kantor KPK.

"Di kop surat memakai nomor fleksi. Dan setelah ditelusuri nomor tersebut sudah tidak aktif," ujar Johan.

Seperti diketahui, pada tanggal 4 April lalu, Wali Kota Bandung Dada Rosada mendatangi kantor KPK, Jakarta. Dada tiba sekitar pukul 09.50 WIB dengan menggunakan Toyota Avanza silver.

Dada yang mengenakan kemeja putih mengatakan,  kehadirannya di KPK untuk memenuhi undangan pemeriksaan KPK terkait kasus dugaan penerimaan hadiah dana bantuan sosial pemerintah kota (Pemkot) Bandung.

Tetapi, setelah dikonfirmasi, Johan Budi mengatakan bahwa penyidik KPK belum memanggil Dada dan surat panggilan tersebut palsu.

Peristiwa ini bermula ketika KPK melakukan operasi tangkap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Setyabudi Tejocahyono. Setyabudi ditangkap setelah menerima uang suap dari pihak swasta yang diketahui bernama Asep di ruang kerjanya di Pengadilan Negeri Bandung.

Selain itu, KPK juga menangkap Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bernama Herry Nurhayat dan Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Pemkot Bandung, yaitu Pupung di Kantot Pemkot Bandung.

Dalam peristiwa tangkap tangan itu, KPK mengamankan barang bukti berupa uang senilai Rp 150 juta. Selain itu, di dalam mobil milik Asep, KPK juga menemukan uang yang jumlahnya diduga Rp 350 juta.

Suap hakim Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono oleh pihak swasta bernama Asep diduga terkait korupsi bantuan sosial (bansos) di Bandung.

Tiga tersangka lainnya yang merupakan penyuap Setyabudi, yaitu Herry Nurhayat, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pemkot Bandung, Asep, perantara yang menyerahkan uang Rp 150 juta kepada Setyabudi dan Toto Hutagalung disangkakan melanggar Pasal 6 ayat 1, atau Pasal 5 ayat 1 atau Pasal 11 Undang-Undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setyabudi diketahui merupakan Ketua majelis hakim perkara korupsi bansos APBD Kota Bandung. Dalam perkara tersebut sejumlah pejabat pemerintah kota Bandung dimejahijaukan.

Mereka adalah mantan Bendahara Pengeluaran Sekretaris Daerah Kota Bandung Rochman, Kepala Bagian Tata Usaha Uus R, ajudan Wali Kota Bandung Yanos Septadi, ajudan Sekretaris Daerah Luthfan Barkah, staf keuangan Firman Himawan, dan kuasa bendahara umum Havid Kurnia dan Ahmad Mulyana.

Para terdakwa tersebut hanya divonis satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider satu bulan penjara. Padahal, sebelumnya Jaksa menuntut para pejabat Pemerintah Kota Bandung dengan pidana penjara selama tiga sampai empat tahun.

Selain itu, jaksa mengatakan bahwa perbuatan ketujuh terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan Wali Kota Bandung, Dada Rosada dan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Edi Siswadi.

Tetapi, anehnya, nama Wali Kota Bandung, Dada Rosada dan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Edi Siswadi hilang dalam putusan majelis hakim. [N-8]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»