SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 1 Agustus 2014
Pencarian Arsip

Mendukung Kenaikkan BBM

Partai Keadilan Sejahtera Bohongi Rakyat
Sabtu, 15 Juni 2013 | 7:27

Spanduk PKS menolak kenaikan harga BBM [google] Spanduk PKS menolak kenaikan harga BBM [google]

[NUSA DUA] Habis sudah kepercayaan publik atas Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Berbagai kasus korupsi dan moral yang mendera partai itu, sudah cukup alasan membuat terpuruk.

Itu diperparah lagi dengan tiba-tiba berubahnya sikap PKS, dengan mendukung kenaikkan bahan bakar minyak  (BBM) yang akan dilakukan menjelang Lebaran.

Dalam kasus korupsi dan moral, PKS membantah tidak melakukan korupsi kuota daging sapi impor, yang kemudian terbukti di pengadilan.

Dalam kasus BBM,   PKS dengan kasat mata dan terang benderang menolak kenaikkan harga BBM, dengan  membentangkan spanduk di jalan-jalan, yang intinya menolak kenaikkan BBM.

“Tetapi apa yang terjadi? Sekarang mereka mendukung kenaikkan BBM. PKS menjadi partai pembohong dan penipu rakyat. Moral PKS sudah hancur. Mereka mendukung kesengrasaan umat menjelang hari raya Lebaran,” kata Agus, warga Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (15/6).

Sebelumnya,  Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kini menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan partainya mendukung penuh kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).  

"Keputusan rapat DPP PKS dua hari lalu bahwa Fraksi PKS maupun DPP tidak boleh menolak sesuatu yang untuk kepentingan masyarakat seperti program BLSM, beras miskin, dan lainnya," kata Tifatul di sela-sela acara Forum Pemimpin Redaksi di Nusa Dua, Bali, Jumat (14/6).  

Ia mengatakan, pihaknya tidak pernah berbeda sikap dengan presiden. Dan di setiap negara manapun antara menteri dan presiden tidak pernah beda sikap.  

Tifatul juga meyakini jika posisi PKS dari rapat terakhir tetap tidak berubah dan tetap dalam koalisi. Ia optimistis PKS mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM.  

"Dari rapat terakhir tetap tidak berubah. Tetap dalam koalisi, namun soal kementerian adalah hak prerogratif presiden. Tidak ada utusan dari istana yang 'nyuruh' PKS keluar dari Setgab, dan kita serahkan sepenuhnya kapada presiden," katanya.  

Yang jelas, kata dia, partainya mendukung sepenuhnya kebijakan kenaikan harga BBM. "Kami masih solid dalam koalisi dengan pemerintah," kata Tifatul menegaskan. [Ant/L-8]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!