SBY Tolak Dialog Referendum untuk Papua
Jumat, 29 Juni 2012 | 11:07

Presiden SBY [google]

Berita Terkait

• Keluarga Korban Penembakan Tolak Wakapolda Papua

• OTK Menembak Mati Anggota Polsek Di Papua

• TPN-OPM Bantah Tuduhan Menembak Heli Misionaris

• Dua Kelompok Bertikai di Timika, 2 Tewas

• Tim Gegana Ledakan Benda Mencurigakan di Abepura

[BANDUNG] Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan tidak akan membuka ruang untuk dialog dengan pihak manapun yang berniat mendorong terjadinya referendum atau jajak pendapat di Papua.

“Tidak ada ruang untuk dialog terkait keutuhan wilayah. Kalau untuk keadilan, kesejahteraan saya siap berdialog. Tapi tidak referendum,” tegasnya saat memberikan pengarahan kepada sekitar 1.000 siswa Sekolah Komando TNI, Sekolah Komando Angkatan dan Sekolah Perwira Menengah Kepolisian RI di Markas Komando Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat, Bandung, Jawa Barat, Jumat (29/6).

Pernyataan SBY itu menjawab pertanyaan dari seorang perwira siswa terkait sikap pemerintah pada masalah di Papua yang kerap mengaitkan tugas tentara dan polisi sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

SBY mengatakan, seluruh penugasan yang dilakukan oleh TNI dan Polri di wilayah Papua dan Papua Barat sebagai upaya untuk menegakan keamanan dan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  “Penugasan TNI dan Polri di Papua untuk jaga keamanan lokal, memproteksi penduduk, memerangi kejahatan, menegakan hukum itu sah.  Menjalankan tugas negara,” kata dia.

Pada kesempatan itu, SBY juga menanggapi pernyataan dan komentar dari berbagai pihak yang menyatakan berbagai konflik yang terjadi di Papua itu akibat adanya pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat.

“Kalau ada gerakan memisahkan diri, separatisme bukan freedom of speech.  Berbeda dengan tujuan menjaga kedaulatan,” ujarnya.

Menurut SBY, sejak awal menduduki jabatan Presiden, dirinya sudah aktif menggalang diplomasi dengan negara-negara di kawasan Asia Pasific barat seperti Australia, Selandia Baru, Papua New Guini, hingga Amerika Serikat terkait keutuhan wilayah Indonesia.

“Kami buat memorandum of understanding dan selalu ada pernyataan eksplisit dari negara-negara sahabat mendukung keutuhan dan teritorial Indonesia.”

SBY mengatakan jajak pendapat yang sudah dilakukan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1960-an di Papua sudah jelas menyatakan bahwa wilayah itu termasuk bagian dari Indonesia. Hasil dari jajak pendapat itu sudah final. “Kita harus menghargai apa yang sudah dilakukan PBB,” tambahnya.

Terkait dengan kemungkinan adanya kekerasan atau perbuatan yang melanggar hak asasi manusia oleh prajurit TNI atau anggota polisi, SBY menegaskan, semua pihak yang melanggar akan dikenai sanksi sesuai aturan.

“Saya sampaikan berulang kali pada prajurit TNI dan Polri jangan melakukan melebihi kepatutan, melanggar hukum dan hak asasi. Kalau ada yang melanggar sebagaimana tentara profesional lain di Timur Tengah, mereka dapat sanksi, kita juga dapat sanksi. Tidak boleh negara ini memberikan tugas kepada tentara dan polisi lantas dianggap tidak sah dan berpotensi melanggar hak asasi manusia,” kata dia.

Bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap Papua, sambung SBY, sudah jelas dilakukan dalam bentuk kebijakan. Sejak tahun 2005, kata dia, pendekatan militer untuk meredam konflik sudah diganti dengan pendekatan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Kita sudah berikan otonomi khusus. Tahun 2011 saja ada Rp 26 triliun yang mana Rp 6 triliun itu langung masuk ke bidang pendidikan. Sisanya untuk Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggar Timur. Kita serius mau memajukan saudara kita di Papua,” kata dia. [153]