SBY Jadi Ketua Pembangunan Asia Pasifik Pasca 2015
Kamis, 10 Mei 2012 | 14:51

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) [Antara]

Berita Terkait

• Presiden SBY Bertolak Menuju Myanmar

• SBY: Demokrasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Tidak Saling Bertentangan

• Presiden Bertolak Menuju Singapura, Myanmar, Dan Brunei Darussalam

• Presiden: Pemilu Adalah Kompetisi Politik

• SBY: Setiap Kali PRT Dipuji, Saya Justru Sedih

[JAKARTA] Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah terpilih sebagai salah satu ketua bersama (co-chairs) dalam Panel Tingkat Tinggi (High-Level Panel of Eminent Persons) untuk agenda pembangunan pasca 2015, yang dibentuk  Sekjen PBB, Ban Ki-Moon, sebagai upaya  melakukan akselerasi langkah dan pembahasan post 2015 development agenda setelah KTT Pembangunan Berkelanjutan (Rio+20). Di samping Presiden RI, Perdana Menteri Inggris David Cameroon dan Presiden Liberia Ellen Johnson-Sirleaf juga menjadi ketua bersama dalam panel tingkat tinggi tersebut.

Dalam Peluncuran Asia Pasific Human Development Report (APHDR) 2012 dengan judul“One Planet to Share: Sustaining Human Progress in a Changing Climate”  dari The United Nations Development Programme (UNDP), Presiden SBY mengatakan, Indonesia mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah dalam peluncuran laporan yang diperuntukkan bagi kawasan Asia Pasifik. 

Peluncuran ini selanjutnya akan diikuti di India dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), yang diperuntukkan bagi negaranya masing-masing. Di hadapan para pimpinan organisasi internasional, para akademisi, dan perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat dari dalam negeri maupun negara-negara sahabat, SBY memaparkan, dalam laporan UNDP tahun 2012 yang berisi gambaran lengkap tentang situasi indeks pembangunan manusia di Asia Pasifik, tercatat bahwa masih ada 900 juta penduduk di kawasan tersebut yang terbelenggu kemiskinan di tengah berlangsungnya perubahan iklim.    

“Tantangan besar itu tentu menjadi semakin berat, manakala solusi pengentasan kemiskinan tidak hanya dihadapkan pada dampak besar perubahan iklim, tetapi juga pada kondisi ekonomi global yang melemah dan penuh dengan ketidakpastian,” katanya di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/5). 

Ditambahkannya, peluncuran laporan Asia Pasific Human Development Report (APHDR) 2012 ini dinilainya tepat waktu, di tengah kondisi kawasan yang berubah dalam berbagai aspek sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan. Pertama, kita masih dihadapkan pada perlambatan ekonomi dunia, yang tentunya berdampak pada agenda pembangunan nasional negara-negara di dunia, termasuk pencapaian Millennium Development Goals. Kedua, populasi dunia telah melewati angka 7 milyar orang, di mana 4,1 milyar hidup di kawasan Asia Pasifik. 

Ketiga, pola konsumsi dan produksi masih belum pada posisi yang berimbang dan belum berkelanjutan. Keempat, keterkaitan antara aktivitas manusia dengan perubahan iklim semakin tidak terbantahkan.  Jelas SBY, perubahan iklim menjadi tantangan nyata bagi kehidupan manusia di kawasan ini. Di mana, masyarakat yang paling rentan terkena dampak perubahan iklim adalah mereka yang tinggal di daerah pegunungan, delta sungai, dan pesisir pantai yang rendah.

”Sehingga kawasan Asia Pasifik adalah tempat tinggal bagi populasi yang paling rentan dan yang paling sensitif terhadap dampak perubahan iklim. Situasi menjadi semakin buruk saat bencana alam semakin sering terjadi.  Dalam tiga dasa warsa terakhir, 45 persen bencana alam di dunia terjadi di kawasan ini,” imbuhnya.

Lanjutnya, dengan disiplin dan kemauan politik yang kuat, sebagai negara ketiga terbesar di kawasan Asia Pasifik setelah RRT dan India yang sudah memiliki Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, SBY diminta pada konferensi global di Rio de Janeiro Juni mendatang untuk menyumbangkan ide-ide praktis yang berkenaan dengan pembangunan berkelanjutan. 

Di tempat yang sama, Asisten Sekretaris  Jenderal PBB, Asisten Administrator dan Direktur Regional UNDP untuk Asia Pasifik Ajay Chhibber mengatakan, Indonesia dipilih menjadi tuan rumah peluncuran regional ini karena kepemimpinannya dalam menunjukkan jalan menuju masa depan yang lebih hijau.“Ini waktunya bagi negara-negara Asia Pasifik untuk bertindak selagi mereka mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat,” katanya.  

Adapun, negara-negara di Asia, sambungnya bertanggung jawab atas 37 persen emisi dunia dari produksi pertaniannya termasuk melalui pertanian, peternakan, perubahan guna lahan dan deforestasi. Namun sayangnya, negara-negara di kawasan tersebut yang notabenenya memiliki pasar konsumen yang luas belum bisa memeratakan konsumsinya secara adil dan seimbang. Serta, adanya kesenjangan yang tinggi di mana lebih dari 2,5 miliar orang mempunyai telepon seluler, namun setengah dari populasinya, atau hampir 1,9 miliar jiwa tidak mendapatkan pelayanan dasar yang memadai seperti akses sanitasi dasar.  

“Oleh karena itu, negara-negara di Asia Pasifik perlu mengubah cara memproduksi barang, bercocok tanam dan memelihara ternak serta menghasilkan listrik,” ujar Chibber. [O-2]