SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Minggu, 31 Agustus 2014
Pencarian Arsip

Kisruh Trisakti

Rektorat Usakti Dinilai Alihkan Perhatian Soal Putusan MA
Senin, 6 Juni 2011 | 8:46

Pengacara Yayasan Universitas Trisakti, Patra M Zen. [Dok.SP] Pengacara Yayasan Universitas Trisakti, Patra M Zen. [Dok.SP]

[JAKARTA] Rektorat Universitas Trisakti dibawah Thoby Mutis cs dinilai berusaha mengalihkan perhatian putusan Mahkamah Agung (MA) yang melarangnya melakukan kegiatan Tridharma Perguruan tinggi dengan issue menegerikan Universitas Trisakti.

Kuasa Hukum Yayasan Trisakti, Patra M Zen, kepada pers di Jakarta, Minggu (5/6) mengatakan, tidak ada hubungannya menegerikan Universitas Trisakti dengan eksekusi. Eksekusi akan jalan terus karena berdasarkan putusan MA Nomor: 821 K/PDT/2010 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), maka Yayasan Trisakti adalah pihak yang paling berwenang sebagai Pembina dan Pengelola.

“Jangan sampai ada kebohongan publik lagi dan menggunakan issue di-negerikan, atau asset negara untuk mencari dukungan. Thoby Mutis dan delapan rekannya jelas melanggar hukum dan harus dieksekusi,” kata Patra.

Patra juga  mengatakan bahwa langkah-langkah Thoby untuk bertahan dari eksekusi sudah tidak sehat, diantaranya juga mengatakan bahwa Universitas Trisakti dikembalikan pada negara saja, karena itu asset negara.

Sampai saat ini pihak Yayasan Trisakti terus melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), terkait dengan penggunaan Aset Tanah Universitas Trisakti itu. Dan perlu diketahui, secara prinsip penggunaan terhadap Asset Tanah tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perampasan aset negara, berdasarkan surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) nomor: 36/S/I-IV/05/2008 tertanggal 7 Mei 2008, penyelesaian Aset Tanah tersebut dapat dilakukan dengan cara memberi kompensasi kepada Negara oleh yang menang secara hukum.

Sementara itu Pakar Hukum Tata Negara, Albert Hasibuan menilai, wacana  mengubah Universitas Trisakti menjadi Universitas Negeri dianggap sebagai salah satu upaya menghambat eksekusi atas sembilan personal di rektorat Usakti.

Menurutnya, tidak mungkin Usakti berubah menjadi Universitas Negeri. "Bagaimanapun juga tidak bisa dijadikan negeri. Ini harus dibedakan antara universitas swasta dan negeri. Dari sisi anggaran dasarnya saja juga sudah jelas dan pada saat rektorat berupaya membentuk Wali Amanat terbukti tidak bisa dilakukan karena Usakti memang universitas swasta," terang Albert.

Mengenai keberadaan Yayasan yang dituding hadir belakangan setelah munculnya Universitas Trisakti, dia menilai, Yayasan Trisakti tetap sebagai pihak yang sah secara hukum untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan di Usakti. Hal itu sudah dibuktikan saat persidangan di tingkat PN, MA, bahkan keputusannya sudah sampai tingkat PK. “Kalau mereka tuding yayasan tidah sah karena lahir belakangan. Coba pikir yang jernih. Indonesia juga lahir lebih dulu baru ada UUD 45,” kata dia. [E-8]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»