SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Rabu, 20 Agustus 2014
Pencarian Arsip

Putusan MK Perkuat Arti Independensi KPU
Kamis, 5 Januari 2012 | 18:57



[JAKARTA]  Direktur Pusat Kajian Politik FISIP Universitas Indonesia (Puskapol UI) Sri Budi Eko Wardani mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK)  tentang syarat pencalonan penyelenggara pemilu telah memperkuat arti independensi bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Putusan MK ini positif, memberikan kepastian tentang makna independensi penyelenggara pemilu," kata Sri Budi di Jakarta, Kamis (5/1).

Menurut dia, lembaga penyelenggara pemilu sudah seharusnya tidak diisi oleh orang-orang dari partai politik demi menjaga independensinya.

Sebelumnya, MK telah membatalkan Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Penyelenggara Pemilu, yang memberikan peluang bagi anggota partai politik menjadi anggota KPU dan Bawaslu asalkan mengundurkan diri ketika mendaftar.

MK menyatakan Pasal 11 huruf i dan 85 huruf i bertentangan dengan Pasal 22 E UUD 1945 yang menyebutkan "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri".

MK juga memutuskan keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu hanya terdiri atas unsur KPU, Bawaslu, dan masyarakat. Sedangkan unsur pemerintah dan utusan partai politik di DPR tidak lagi berada di DKPP.

Putusan MK ini mendapat tanggapan positif dari sejumlah kalangan. Selain Sri Budi, Veri Junaedi dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) juga mengatakan putusan MK tersebut telah memberikan penafsiran konstitusional secara tegas mengenai makna independensi dan kemandirian penyelenggara Pemilu.

Seleksi Sementara itu, pendaftaran calon anggota KPU dan Bawaslu akan ditutup pada 6 Januari 2012. Hingga Kamis sore, jumlah pendaftar calon anggota KPU yakni 388 orang dan untuk Bawaslu 198 orang.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi selaku Ketua Timsel Calon Anggota KPU dan Bawaslu, Kamis, mengatakan proses seleksi akan menyesuaikan dengan putusan MK. "Kita akan menyesuaikan dengan itu dan kita memperhatikan semua keputusan MK," katanya.

Menurut Gamawan, hingga saat ini belum ada anggota partai politik yang mendaftar sebagai calon anggota KPU dan Bawaslu. Umumnya pendaftar berasal dari anggota KPU provinsi dan pengajar di perguruan tinggi. [Ant/L-8]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»