Program E-KTP Nasional Diduga Sarat KKN
Selasa, 5 Juli 2011 | 14:14

KTP Elektronik (e-KTP)

Berita Terkait

• E-KTP Aman Difotokopi, Tapi Hilangkan Fungsi Chip

• Mendagri Siap Klarifikasi Masalah E-KTP ke DPR

• 300.000 Warga Aceh Belum Terekam e-KTP

• Mendagri dan Gubernur BI Teken MoU Kerja Sama E-KTP

• E-KTP Sensitif, Butuh Perlakuan Cermat

[JAKARTA] Program nasional E-KTP (KTP Elektronik) yang menggunakan perangkat teknologi canggih seperti chip dan jaringan komputer online ke seluruh Indonesia diduga sarat KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Arak) menggelar demonstrasi damai menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah pejabat yang diduga terlibat pengadaan E-KTP, Senin (4/7).

Aksi demonstrasi dijaga ketat petugas kepolisian, diwarnai dengan teatrikal menyembelih ayam di depan pintu masuk kantor KPK.

“ Kami meminta KPK memeriksa nama-nama pejabat di Kementeriaan Dalam Negeri yang diduga terlibat dalam mega proyek E-KTP nasional. Arak juga mendesak panitia penganugerahan Bung Hatta Award untuk segera mencabut, dan membatalkan penghargaan Bung Hatta Award yang pernah diberikan kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi,” ujar Koordinator Arak Ujang Ridwansyah.

Menurutnya, kebijakan yang diduga korupsi dalam proyek pengadaan E-KTP ini telah bertentangan dan menodai semangat dianugerahkannya Bung Hatta Award. Dia mengungkapkan, setelah melalui proses dan tahapan lelang, pada tanggal 21 Juni 2011, panitia pengadaan barang/jasa Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementeriaan Dalam Negeri mengumumkan pemenang dengan Surat Keputusan No, 027/1012/PPBJ untuk pekerjaan penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional tahun 2011 S/D 2012 (Paket P.1).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 471.13-476 Tahun 2011 tertanggal 21 Juni 2011 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 sampai dengan 2012, Konsorsium Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) dengan penawaran harga Rp 5,841 triliun.

“Konsorsium PNRI diduga telah berkolusi  dengan panitia lelang untuk menghabiskan anggaran yang tersedia, dengan hanya menyisakan kurang dari 2 persen. Selisih harga Konsorsium PNRI dengan penghitungan wajar dari para peserta lainnya antara lain Konsorsium Mega Global Jaya Grafika Cipta yang mengajukan harga penawaran Rp 4,672 triliun. Jumlahnya lebih besar yakni Rp 1,14 triliun. Inilah jumlah yang diduga dimark-up oleh panitia, tim teknis bersama Konsorsium PNRI,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Pencegahan Muhamad Jasin mengatakan, jika ditemukan indikasi penyimpangan pelaksanaan tender proyek KTP elektronik (e-KTP) hendaknya dilaporkan ke KPK.

Menurut Jasin, pihaknya telah menyarankan kepada Kementerian Dalam Negeri agar pelaksanaan tender e-KTP menggunakan sistem elektronik. Ini bertujuan agar semua lapisan masyarakat bisa memantau pelaksanaan tender tersebut, tidak hanya KPK.

Secara terpisah, Sekretaris Eksekutif Government Watch (Gowa) Andi W Syahputra mengatakan proses pelelangan tersebut diduga sarat dengan kepentingan pihak tertentu [M-16]