SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Selasa, 23 September 2014
Pencarian Arsip

Presiden SBY Validasi Berita Penyadapan
Rabu, 31 Juli 2013 | 17:17

Julian Aldrin Pasha [google] Julian Aldrin Pasha [google]

[JEMBER] Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus memvalidasi dan memverifikasi informasi mengenai adanya penyadapan terhadap dirinya saat menghadiri pertemuan puncak G20 di London, Inggris, tahun 2009 lalu.

Presiden belum mengambil tindakan apa-apa karena informasi itu masih diuji kebenarannya.

“Memang benar kami sudah mendapat laporan dari BIN (Badan Intelijen Negara) dan BIN sedang bekerja dengan counterpart mereka untuk memastikan apa yang dimaksud dengan kebocoran dan penyadapan itu,” kata Juru Bicara Presiden, Julian A Pasha di sela-sela mendampingi Presiden SBY pada kegiatan Safari Ramadhan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (31/7).

Sebagaimana diketahui, berita tentang penyadapan itu diketahui publik pada Juni 2013,  ketika sebuah media Inggris merilis pernyataan mantan kontraktor badan intelijen Amerika Serikat yang saat ini menjadi buronan Washington, Edward Snowden, tentang kegiatan mata-mata yang dilakukan Inggris pada para delegasi Pertemuan Puncak G20 pada 2009.

Julian menjelaskan, Presiden belum berkomentar karena hingga saat ini belum ada pernyataan resmi atau klarifikasi apapun dari negara yang dimaksud.  

Dengan demikian, baru satu sumber yang menyatakan adanya penyadapan oleh Inggris terhadap Presiden SBY, yang diduga menguntungkan Australia tersebut.  

“Yang ingin kami pastikan adalah adanya pernyataan atau penjelasan resmi dari pemerintah, negara dimaksud, mengenai kebenaran penyadapan itu. Tapi itu kan belum ada, kami hanya dengar dari satu sumber yaitu media massa dan kami juga belum bisa mengetahui secara persis apa yang bocor atau apa yang dimaksud dengan penyadapan itu,” ujarnya.

Julian mengatakan, dalam KTT tersebut ada dua puluh kepala negara/kepala pemerintahan hadir pada saat bersamaan. Pengamanan terhadap setiap kepala negara dalam forum internasional akan diberlakukan sama.

Sehingga, pemerintah RI tidak perlu reaktif dengan adanya informasi dugaan penyadapan tersebut. Lain halnya jika penyadapan tersebut secara spesifik ditujukan untuk Indonesia.

Bulan Oktober nanti, negara Indonesia akan menggelar KTT APEC di Bali.   Dalam perhelatan tersebut hadir 21 kepala negara/kepala pemerintahan. Pada saat itu, Indonesia selaku tuan rumah akan tetap menjaga etika dalam berinteraksi dan berkomunikasi.

“Kami tahu apa yang sebetulnya pantas atau tidak, etis atau tidak dilakukan. Dan dalam hal ini, penyadapan tentu bukan sesuatu hal yang masuk dalam kerangka etis dalam berinteraksi atau berkomunikasi baik itu dalam hubungan bilateral maupun multilateral atau dalam kerja sama internasional. Jadi kami tidak akan melakukan hal-hal di luar kepatutan atau di luar etika norma internasional,” tuturnya. [R-14]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»