PPP Menyiratkan PKS Harus Mundur dari Koalisi
Kamis, 5 April 2012 | 14:27

Suryadharma Ali [Antara]

Berita Terkait

• Demokrat: Silakan Saja PKS Keluar Dari Koalisi

• Caleg PKS Harus Bersih Narkoba

• PKS Larang Calonkan Istri Pejabat Publik

• Elektabilitas Parpol Basis Islam Merosot, Dipengaruhi Politik Pencitraan

• Syarief: PKS Harus Bisa Solid di Koalisi

[JAKARTA] Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali menegaskan bahwa partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah dituntut untuk menaati code of conduct (tata etika) pada kontrak koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono yang dulu sama-sama ditandatangani pada 23 Mei 2011 lalu. Di mana, code of conduct itu berlaku untuk semua, bukan hanya untuk salah satu partai koalisi saja.

“Jadi, kalaupun PPP melakukan kebijakan politik yang berbeda dengan pemerintah maka harus secara sukarela mematuhi code of conduct itu sendiri,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/4).

Bahkan, Suryadharma menyiratkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebenarnya, dengan sikap yang menentang itu berarti dengan sendirinya sudah mengundurkan diri. ”Ketika pertemuan malam itu dibacakan code of conduct, sebetulnya sudah ada kesimpulan, tidak perlu dikatakan,” tukasnya.

Dalam butir ke-1 kontrak koalisi disebutkan bahwa setiap anggota koalisi sepakat untuk tidak mengeluarkan pernyataan dan tindakan maupun komunikasi politik yang senantiasa menyerang dan mendiskreditkan satu sama lain. Serta, pada butir ke-2  yakni keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh presiden (yang dalam hal ini dibantu oleh wakil presiden) menyangkut kebijakan-kebijakan politik yang strategis dan posisi-posisi politik yang penting, setelah mempertimbangkan pandangan dan rekomendasi pimpinan partai koalisi pada rapat yang dipimpin oleh ketua Setgab, wajib didukung dan diimplementasikan baik di pemerintahan maupun melalui fraksi-fraksi di DPR.  

Sehingga, pada butir ke-5 dari 8 butir yang disepakati ditegaskan bahwa bilamana terjadi ketidaksepakatan terhadap posisi bersama koalisi, terlebih menyangkut isu yang vital dan strategis, seperti yang tercantum dalam dua butir tersebut diatas yang justru dituntut kebersamaan dalam koalisi, semaksimal mungkin tetap dilakukan komunikasi politik untuk menemukan solusi yang terbaik.  

Lalu, apabila pada akhirnya tidak ditemukan solusi yang disepakati bersama, maka parpol peserta koalisi yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari koalisi. Manakala parpol yang bersangkutan tidak mengundurkan diri pada hakikatnya kebersamaannya dalam koalisi partai telah berakhir. Selanjutnya, presiden mengambil keputusan dan tindakan menyangkut keberadaan parpol dalam koalisi dan perwakilan partai yang berada dalam kabinet.  

Sementara, saat ditanya apakah partai koalisi akan lebih rajin rapat pada minggu-minggu ini, Suryadharma mengatakan kurang mengetahui hal tersebut. Sebab, hal itu sepenuhnya diserahkan pada kebijakan Presiden SBY selaku ketua Setgab. [O-2]