SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Rabu, 23 Juli 2014
Pencarian Arsip

Kasus Tanah Perkebunan di Madina

Polda Sumut Diminta Tidak Melindungi Pemberi Keterangan Palsu
Senin, 28 November 2011 | 8:55

Ilustrasi Ilustrasi

[MEDAN] Penetapan tersangka oleh penyidik Polda Sumut terhadap Ignasius Sago berbuntut panjang. Pria berusia 68 tahun yang merasa tidak mendapatkan keadilan hukum ini, akan melaporkan Octo Bernard Simanjuntak Senin (28/11) siang ini ke Markas Polda Sumut. Octo dituding memberikan keterangan palsu.

Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro dan Direktur Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Sumut, Kombes Pol Bambang Heryanto pun diharapkan proporsional dan profesional.

"Saya sudah menjadi korban dalam kasus ini. Saya pun mempunyai hak untuk membuat laporan pengaduan ke polisi. Tindakannya sudah sangat semena - mena dan membuat nama baik saya dan keluarga tercemar. Saya berharap agar polisi nantinya menerima laporan pengaduan saya nantinya. Jangan laporan Octo saja yang diterima. Saya justru tidak bersalah dan tidak ada hubungan dalam kasus transaksi jual - beli lahan seluas 515 hektar tersebut," ujar Ignasius Sago kepada SP di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Senin (28/11).

Menurutnya, tidak ada dasar Octo melaporkan dirinya ke polisi. Sebab, persoalan masalah transaksi jual beli lahan perkebunan dari Octo Bernard Simanjuntak dengan putri kandungnya, Eveline Sago. Bahkan, dalam transaksi jual beli lahan perkebunan yang sebagiannya ditanami kelapa sawit tersebut sudah dibayar lunas dalam kurun waktu enam bulan sesuai dengan perjanjian. Pembayaran itu dilakukan dengan cara bertahap, secara cash sebanyak dua kali dan transfer via rekening Bank Central Asia (BCA) sebanyak 20 kali. Lahan perkebunan yang dijual Octo kepada Eveline terdapat di kawasan hutan industri di Desa Sikapas, Kecamatan Singkuang, Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Pembayaran itu antara lain, tanggal 4 Maret 2008 sebesar Rp 300 juta dilengkapi kwitansi, 13 Maret 2008 sebesar Rp 400 juta via BCA atas nama Octo dengan nomor rekening 8000431100, pembayaran kedua di hari yang sama ke nomor rekening BCA 8000361616 sebesar Rp 300 juta, tanggal 19 Maret 2008 ditransfer sebesar Rp 400 juta ke nomor rekening 8000361616. Tanggal 25, 26 dan 27 Maret, juga dikirim ke rekening yang sama senilai Rp 1 miliar. Tanggal 8 April 2008 dikirim sebesar Rp 300 juta. Jumlah yang sama ditransfer keesokan harinya. Kemudian tanggal 29 April dan 30 April 2008 ditransfer lagi uang sebesar Rp 400 juta dan Rp 300 juta.
Kemudian tanggal 5 Mei 2008, pengiriman uang ke Octo ke nomor rekening BCA 8000431100 sebesar Rp 300 juta, 29 Mei ke rekening yang sama secara dua kali masing-masing sebesar Rp 250 juta, tanggal 30 Mei juga dikirim bertahap sebanyak dua kali dengan masing-masing sebesar Rp 250 juta, tanggal 11 Juni ditransfer sebesar R 250 juta, tanggal 25 Agustus sebesar Rp 250 juta, 18 November sebesar Rp 164.700.000, 21 April 2009 ditransfer sebesar Rp 250 juta, 4 Agustus 2009 ditransfer sebesar Rp 45 juta dan terakhir saat pelunasan sekaligus penyerahan dokumen dibayar cash sebesar Rp 40.300.000.

"Anak saya pun mempunyai bukti pembayaran lewat transfer rekening BCA tersebut. Jadi semuanya sudah dibayar lunas kepada orang bersangkutan. Uang itu dikirim ke rekening atas nama Octo Bernard Simanjuntak. Octo dan Eveline yang melakukan transaksi lalu mengapa saya yang dilaporkan melakukan penipuan? Seandainya masih ada yang belum dibayar pun itu bukan merupakan kasus pidana. Itu pun bukan saya yang harus dilaporkan dalam kasus ini. Sebaliknya, Octo yang seharusnya dijadikan tersangka oleh penyidik," katanya.

Sago juga menyangkal hasil penyelidikan penyidik yang menuduh dirinya melakukan penipuan sehingga mengakibatkan kerugian Octo sebesar Rp 250 juta. Kesimpulan penyidik yang menyatakan dirinya juga melanggar Pasal 266 KUHPidana tentang memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik berupa 18 akta pelepasan hak dengan ganti rugi di hadapan notaris Suparno tertanggal 24 September 2010 di Medan, pun juga terkesan dipaksakan. Sebab, pengalihan pelepasan hak itu dilakukan oleh Octo Simanjuntak.

"Octo menandatangani surat perjanjian dari transaksi pertama, kedua sampai dengan pengalihan. Saya hanya sekali dalam menandatangani pengalihan tersebut. Penandatanganan ketiga oleh Octo saat mengalihkan pengelolaan lahan ke PT Tri Bahtera Srikandi. Pengalihan ini karena sebelumnya Octo tidak bisa mendapatkan izin untuk mengurus izin pengelolaan lahan  dari pemerintah kabupaten Madina," jelasnya.

Menurutnya, perizinan kemudian diurus oleh perusahaan ini dan akhirnya dapat dikeluarkan Bupati Madina. Bahkan, dulunya Octo pernah melakukan pelanggaran tindak pidana karena membuka lahan tanpa izin sesuai dengan No. 522/ 1883/ HUTBUN/ 2008. Sago menduga, ada pihak lain yang memanfaatkan oknum tertentu agar perusahaan TBS akhirnya menjual perkebunan itu. Bila tidak bersedia menjual maka pihak yang memanfaatkan Octo menggunakan jalur kedekatan dengan  oknum aparat guna dapat merampas hasil kebun yang sudah berproduksi tersebut.

"Sampai kapan pun saya tidak akan menjual hasil perkebunan tersebut. Upaya yang dipergunakan pihak-pihak tertentu ini nantinya akan terungkap. Saya tidak pernah melarikan diri saat sedang berproses di hukum. Saya pergi ke Singapura untuk berobat. Saya mempunyai penyakit jantung, stroke dan lainnya. Namun, oleh penyidik diterbitkan saya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Pidana apa yang saya lakukan? Mengapa belum lagi diperiksa kemudian saya kemudian dipanggil dalam kapasitas sebagai tersangka. Penyidik tidak profesional," imbuhnya.

Polda Sumut Tidak Profesional
Menanggapi kasus ini, Masyarakat Anti Korupsi (Marak) mensinyalir, Polda Sumut tidak profesionalisme  karena dalam melaksanakan tugas tidak memberikan status terhadap Ignasius Sago (67) yang sebelumnya dijadikan tersangka kasus penipuan terhadap Octo Bernard Simanjuntak sebesar Rp 250 juta, ketika sepekan berada di Rumah Sakit Bhayangkara Medan.
 
"Tidak ada upaya penyidik untuk menetapkan Sago sebagai tersangka yang sedang menjalani masa penahanan. Kasusnya mengambang seperti sedang diendapkan. Kuat dugaan bahwa kasus ini merupakan titipan," ujar Koordinator Marak, Agus Yohanes.
 
Agus mengatakan, penyidik yang menangani kasus dugaan penipuan jual - beli lahan perkebunan tersebut sudah terindikasi melakukan pelanggaran dan tidak independen. Soalnya, Ignasius Sago yang dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara, sebelumnya tanpa status jelas, sebagai tersangka yang sedang ditahan namun dibantarkan ke rumah sakit atau bukan.
 
"Dugaan pelanggaran oleh oknum penyidik yang menangani perkara tersebut terdapat pada unsur hak asasi manusia. Sago tidak mungkin mau dirawat di rumah sakit tersebut jika memang diperkenankan keluar dari rumah sakit. Dia masih dirawat di rumah sakit itu karena diduga tidak mendapatkan izin jika dirawat di luar dari rumah sakit itu," katanya.
 
Menurutnya, penanganan kasus terhadap Sago ini diduga pesanan kelompok tertentu. Jika ini terbukti berarti mengindikasikan kejahatan ini merupakan bagian dari modus baru mafia penegakan hukum. Selain melakukan pelanggaran HAM, penyidik dapat dikenakan prasangka kasus pidana lain.
 
"Jika terbukti melakukan rekayasa maka penyidik yang menangani perkara tersebut melakukan pelanggaran kode etik dan pelanggaran tindak pidana. Upaya penyidik yang belum memberikan status terhadap Sago diduga disengaja untuk memberikan therapy terhadap Sago supaya melemah," imbuhnya.
 
Dia memastikan, Sago merupakan korban dari ketidakadilan hukum di tanah air. Oknum penyidik yang menangani perkara tersebut diduga telah melakukan pelanggaran berat. Sebab, status tidak jelas terhadap tertuduh ini merupakan bagian dari penyanderaan oknum penyidik.
 
"Saya berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan perhatian khusus untuk penanganan masalah hukum di daerah ini. Sebab, tidak ada tindakan dari pimpinan Polri terhadap dugaan pelanggaran oleh penyidik di daerah ini. Kasus ini terkesan dibiarkan tanpa penindakan," sebutnya. [155]

 











Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»