Persilahkan TNI Usir Aksi Buruh, Sikap Pangdam Jaya Berlebihan
Sabtu, 4 Februari 2012 | 9:50

Pangdam Jaya Mayjen TNI Waris [google]

Berita Terkait

• Ribuan Buruh Kepung Balaikota Jakarta

• Buruh Lampung Sepakati UMK

• SBY Minta Demo Buruh Tak Ditunggangi Kepentingan Politik

• Hari Ini Buruh Se-Tangerang Ancam Mogok Massal

• Aksi Buruh Sulitkan Warga Bekasi Dapatkan Transportasi

[JAKARTA] Pegiat HAM Usman Hamid menyatakan, pihaknya mendukung berbagai serikat buruh untuk tetap melanjutkan aksi-aksi memperjuangkan kesejahteraan buruh.  

“Kesejahteraan buruh adalah perwujudan cita-cita kesejahteraan rakyat keseluruhan. Pernyataan Pangdam Jaya terkait demo buruh adalah pernyataan yang semakin menunjukkan dukungan militer kepada pemilik modal yang membayar murah upah buruh,” katanya, kepada SP, di Jakarta, Sabtu (4/2).

Usman menanggapi pernyataan Pangdam Jaya, Mayjen TNI Waris yang  dinilai telah mempertontonkan sikap berlebihan saat memimpin apel gelar pasukan pengamanan unjuk rasa buruh di Lapangan Parkir Timur, Jakarta Pusat, Rabu (1/2) lalu.

Saat itu, Pangdam menyatakan akan mempertaruhkan jabatan, bahkan nyawanya serta mempersilakan personel TNI memukul dan mengusir demonstrasi buruh Tangerang Raya yang akan menuntut penolakan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terhadap Revisi Upah Provinsi Banten,  Kamis (9/2) mendatang jika dianggap mengganggu obyek vital

Mantan Koordinator Kontras ini menegaskan, pernyataan Pangdam Jaya ingin memanfaatkan celah UU TNI yang menyebutkan TNI bisa dilibatkan dalam penanganan konflik komunal dan buruh.   “Ketentuan ini harus diubah dan kalaupun mau dilaksanakan harus dengan perintah otoritas sipil dan persetujuan politik DPR,” katanya.

Selain itu, Usman melanjutkan, pernyataan Pangdam Jaya juga memberikan sinyal politik negatif terselubung mengingat banyak perwira senior militer yang menjadi komisaris atau membekingi berbagai perusahaan yang telah, sedang maupun diprotes oleh serikat buruh.   “Jika dibiarkan maka pernyataan tersebut bisa berujung pada penyalahgunaan prajurit-prajurit militer di tingkat bawah hanya demi kepentingan segelintir elite militer,” katanya.

Karena itu, katanya, pernyataan Pangdam Jaya sama sekali tak dibenarkan. “Kami mengimbau para prajurit militer untuk menolaknya. Jika ada arahan atau melibatkan prajurit dalam bidang yang jelas bukan bidang pertahanan,” katanya. [W-12]