Perekaman Data e-KTP di Jakarta Barat Tercepat di DKI
Jumat, 23 September 2011 | 10:53

Ilustrasi

Berita Terkait

• E-KTP Aman Difotokopi, Tapi Hilangkan Fungsi Chip

• Mendagri Siap Klarifikasi Masalah E-KTP ke DPR

• 300.000 Warga Aceh Belum Terekam e-KTP

• Mendagri dan Gubernur BI Teken MoU Kerja Sama E-KTP

• E-KTP Sensitif, Butuh Perlakuan Cermat

[JAKARTA] Sebanyak 127.870 warga di Jakarta Barat telah direkam datanya untuk pembuatan Elektronik Kartu Penduduk (e-KTP). Dibandingkan wilayah lainnya di DKI Jakarta, hingga saat ini proses perekaman data warga untuk e-KTP di Jakarta Barat merupakan yang tercepat.

“Untuk itu ditargetkan perekaman data bagi 1.594.001 warga Jakarta Barat yang wajib memiliki KTP dapat selesai sesuai target program kerja 100 hari yang dicetuskan Mendagri. Sejauh ini wilayah Jakarta Barat yang paling banyak telah menyelesaikan perekaman data warga bagi pembuatan e-KTP,” kata Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sudin Dukcapil) Jakarta Barat, Ahmad Fauzi di sela-sela Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) Terpadu di Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, baru-baru ini.

Menurutnya, jumlah penduduk Jakarta Barat mencapai 2,2 juta jiwa. Dari jumlah tersebut yang wajib KTP mencapai 1.594.001. Salah satu kelurahan yang jumlah penduduknya tertinggi adalah Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng, yakni 132.182 jiwa, yang wajib KTP 96.424 jiwa.

“Hingga 21 September 2011, total warga yang telah direkam datanya untuk pembuatan e-KTP mencapai 127.870 warga,” imbuhnya.

Dikatakan, hingga saat ini 56 kelurahan di wilayah Jakarta Barat telah menerima alat pembuatan e-KTP.  Sejumlah kelurahan ada yang mendapat jatah lebih dari satu set perangkat pembuatan e-KTP.

Dijelaskan, penambahan jam kerja bagi petugas Dukcapil untuk melayani perekaman data di tiap kelurahan tujuannya untuk menyukseskan program e-KTP di Jakarta Barat.

Hal itu dikarenakan terbatasnya waktu dan keterlambatan perangkat e-KTP yang sampai di kelurahan. Sementara itu, OYK Terpadu yang kemarin digelar d Kelurahan Kalideres menjaring 164 warga pendatang yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta.

Mereka diwajibkan mengikuti persidangan tindak pidana ringan di kantor kelurahan dengan membayar denda sekitar Rp20.000 – Rp25.000. [Y-6]