Perangkat KTP Elektronik Mulai Didistribusikan
Rabu, 4 Januari 2012 | 22:02

Mendagri Gamawan Fauzi

Berita Terkait

• E-KTP Aman Difotokopi, Tapi Hilangkan Fungsi Chip

• Mendagri Siap Klarifikasi Masalah E-KTP ke DPR

• 300.000 Warga Aceh Belum Terekam e-KTP

• Mendagri dan Gubernur BI Teken MoU Kerja Sama E-KTP

• E-KTP Sensitif, Butuh Perlakuan Cermat

[JAKARTA] Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, perangkat pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik di 300 kabupaten/kota pada 2012 mulai didistribusikan Januari ini.

"Sejak Januari ini sudah mulai disebar, termasuk pemasangan jaringan," kata Mendagri, di Jakarta, Rabu (4/1).

Mendagri optimistis pembuatan KTP elektronik di 300 kabupaten/kota akan selesai tepat waktu, karena pengerjaan sudah dilakukan mulai awal tahun. Program pembuatan KTP elektronik dibagi dalam dua tahap, yakni pertama yang dilaksanakan di 197 kabupaten/kota pada 2011 dan tahap kedua di 300 kabupaten/kota pada 2012.

Pembuatan KTP elektronik tahap pertama di 197 kabupaten/kota baru efektif dilaksanakan pada Oktober 2011. Hingga akhir Desember 2011, pengerjaan pembuatan KTP elektronik di 197 kabupaten/kota belum seluruhnya tuntas dan dilanjutkan pada 2012.

Gamawan mengatakan, untuk saat ini pembuatan KTP elektronik masih difokuskan pada penyelesaian perekaman data warga, sedangkan pencetakan akan dilakukan secara bertahap.

Surat Edaran Sementara itu, sebelumnya, Mendagri mengirimkan surat edaran bagi gubernur dan wali kota tentang dispensasi pelayanan penerbitan KTP elektronik secara masal.

Dispensasi pelayanan diberikan bagi mahasiswa dan karyawan swasta yang telah berpindah domisili tanpa melalui proses pindah, yaitu dapat mengurus KTP elektronik di tempat domisili yang baru tanpa diperlukan surat keterangan pindah dari daerah asal dan memenuhi sejumlah ketentuan.

Ketentuan tersebut yaitu penduduk harus melapor kepada petugas pelayanan administrasi kependudukan di tempat pelayanan KTP elektronik, dengan membawa surat keterangan RT/RW yang diketahui lurah/kepala desa, yang menyatakan bahwa penduduk yang dimaksud sudah berdomisili riil di lingkungan RT/RW setempat.

Namun, Mendagri mengingatkan, untuk mengurus KTP elektronik ini dibutuhkan Kartu Keluarga (KK). Sehingga bagi penduduk yang tidak lagi berdomisili di daerah asal harus membuat KK atau menumpang pada KK yang telah ada di alamat yang baru. [Ant/L-8]