Penyidikan Angie Terganjal Masalah Administrasi
Kamis, 12 April 2012 | 10:48

Angelina Sondakh [google]

Berita Terkait

• Periksa Majelis Hakim Angie, KY Tunggu Salinan Putusan

• KPK Belum Terima Salinan Putusan Angie

• Kasus Hambalang, Peran Angie Didalami

• Dewan Kehormatan Demokrat bakal Bahas PAW Angie

• Diperiksa Kasus Hambalang Angie Tersenyum

[JAKARTA] Tersangka kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games, Angelina Sondakh hingga saat ini tidak juga diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, telah resmi ditetapkan sebagai tersangka sejak dua bulan yang lalu, yaitu tepatnya pada  3 Februari 2012 lalu oleh Ketua KPK, Abraham Samad.  

Penyidikan kasus ini  juga seperti jalan di tempat. Terbukti, hingga saat ini belum ada satu saksi pun yang dipanggil untuk dimintai keterangan seputar keterlibatan politikus Partai Demokrat yang akrab dipanggil Angie tersebut.  

Terkait itu semua, muncul kabar miring bahwa penetapan Angie sebagai tersangka adalah keputusan sepihak yang diambil oleh Abraham Samad. Dengan kata lain, tidak ada surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) yang menyertai penetapan tersangka tersebut. Sehingga, penyidik menolak untuk menangani kasus Angie tersebut. Sebab, menganggap belum disertai dengan bukti yang cukup kuat.  

Menanggapi belum diperiksanya Angie, Wakil Ketua KPK, Zulkarnain angkat bicara. Dia memastikan KPK akan menangani kasus dengan tersangka Angie dengan serius. Sekaligus membantah kabar miring yang beredar.  

Menurut dia, pemeriksaan terhadap mantan Puteri Indonesia itu belum dilakukan karena terkendala masalah administrasi dan juga bukti-bukti yang masih perlu dikumpulkan. “Hanya masalah administrasi perkara saja. Termasuk perihal bukti,” kata Zulkarnain kepada SP, di Jakarta, Kamis (12/4) pagi.  

Hanya saja, Zulkarnain tidak menjelaskan lebih jauh terkait apa yang dimaksudkannya dengan masalah administrasi perkara tersebut. Dia hanya menjelaskan bahwa penyidik KPK sudah diposisikan pada tempatnya. Sehingga, tidak ada istilah penolakan menangani kasus tersebut. Selain itu, Zulkarnain mengungkapkan bahwa kasus Angie ini akan dijadikan pelajaran bagi KPK. Dalam artian, supaya kedepannya administrasi sejalan dengan pernyataan.  

Tetapi, ketika ditanya mengenai jadwal pemeriksaan Angie, Zulkarnain kembali belum bisa menjawab. Mantan koordinator staf khusus Jaksa Agung ini hanya mengatakan pemeriksaan pasti dilakukan dan akan diumumkan melalui Juru Bicara KPK, Johan Budi.   Menanggapi berlarut-larutnya penyidikan kasus Angelina Sondakh, pakar hukum pidana Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji menduga kuat ada persoalan di internal KPK tentang adanya kesalahan penetapan Angie sebagai tersangka sehingga menyulitkan proses penyidikan.

"Memang mengamati adanya perbedaan pendapat antara pimpinan KPK dengan tim penyidik tentang penetapan status Angie sebagai tersangka, jelas memperlihatkan adanya keraguan status tersangka Angie didasari persoalan perolehan teknis pembuktian. Setidaknya alat bukti yang terkumpul belum dianggap memadai sehingga terjadi kendala lanjutan proses kasus wisma atlet ini," kata Indriyanto.  

Dengan begitu, ujarnya, perkara wisma atlet berpotensi hanya terhenti di Angie, tidak dapat menyentuh pihak-pihak lain yang diduga terlibat seperti, I Wayan Koster, Mirwan Amir, Andi Mallarangeng, hingga Anas Urbaningrum.

"Sepertinya berhenti di Angie, atau memang seperti adanya fabrikasi pemeriksaan hanya sebatas Angie tanpa menjangkau Wayan dan Anas atau yang lainnya," jelasnya.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Jakarta, Yenti Garnasih menilai, KPK harus mampu mengusut tuntas kasus wisma atlet hingga tuntas, jangan sampai berhenti pada Angie semata. Karena, KPK harus menunjukkan profesionalisme kepada publik.

Dia beranggapan, KPK telah terinfiltrasi politik sehingga pengusutan tersebut lamban. Maka, ini merupakan momentum pembuktian pimpinan KPK periode 2011-2015 untuk menunjukkan komitmennya mengusut perkara-perkara besar.

"Kendalanya saya kira ya tekanan politik dan ada intervensi. Kalau sampai tidak menuntaskan kasus ini ya untuk apa ada mereka (pimpinan) di KPK ?" ujarnya.

Peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada Oce Madril mendesak KPK untuk segara memeriksa dan menahan Angie agar mempermudah pemeriksaan. Sebab, rentetan kasus tersebut masih panjang dan berpotensi menjerat aktor intelektual mafia anggaran. Jika tidak, kata Oce, KPK akan dianggap diskriminatif dalam menangani perkara, jika terus menunda pemeriksaan dan penahanan terhadap Angie,  

"Publik cuma berharap KPK mengesampingkan intervensi politik dan jangan sampai isu perpecahan membuat KPK tidak efektif," jelasnya. [ECS/N-8]