Pemerintah Siap Tindaklanjuti Rekomendasi NU
Senin, 17 September 2012 | 12:35
Nahdlatul Ulama [CIREBON] Secara
umum pemerintah menerima dan menyambut baik rekomendasi Musyawarah Nasional
(Munas) Alim Ulama dan Konfrensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU).
Pemerintah akan mengkaji, mempelajari dan menindaklanjuti rekomendasi
Munas-Konbes.
Hal itu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menyampaikan
sambutan dalam acara penutupan Munas-Konbes NU, di Pondok Pesantren Kempek,
Cirebon, Jawa Barat, Senin (17/9).
"Dari draft
rekomendasi yang saya terima. Secara umum pemikirannya sama dengan pemerintah.
Pemerintah satu hati dengan NU," kata Presiden Yudhoyono.
Hadir dalam acara tersebut, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh,
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono serta
sejumlah duta besar negara sahabat. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
Partai Golkar Aburzial Bakrie juga tampak hadir, termasuk Sekretaris Jenderal
DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono.
Presiden berpendapat rekomendasi itu sangat posistif untuk menyelesaikan
masalah yang dialami bangsa. Presiden meminta hasil rekomendasi bisa diteruskan
kepada seluruh lembaga negara, aparat penegak hukum, serta para pemuka agama
termasuk masyarakat luas khususnya warga Nahdliyin.
"Sistem
pemerintahan yang berlaku sekarang adalah pemerintahan yang menganut
desentralisasi dan otonomi daerah. Karena itu harus dimaknai pemerintah pusat,
daerah dan jajarannya. Saya berharap rekomendasi NU bisa diteruskan ke semua
lembaga negara dan jajaran penegak hukum serta para pemuka agama apapun di
Tanah Air," kata Presiden.
Presiden berharap dari Munas-Konbes, lahir pemikiran yang bijak dan cerdas.
Pemikiran yang bukan hanya untuk jajaran NU melainkan untuk masyarakat bangsa,
tapi juga untuk dunia.
"Saya ingin
gunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada
para ulama atas perjuangannya sejak kebangkitan nasional pada era kemerdekaan
dan terus berlanjut hingga era nasional, kepeloporan dan kegigihan NU dalam
menegakkan NKRI berdasarkan Pancasila serta Bhineka Tunggal Ika juga partispasi
dan kontribusi NU dalam mengatasi persoalan bangsa termasuk mensejahterakan
rakyat," ujar Presiden.
Presiden juga berterima kasih atas tekad NU dalam pemberantasan korupsi. Sebab,
tekad itu sama dengan pemerintah. "Dengan dukungan NU kami akan konsisten
dalam pemberantasan korupsi," imbuhnya.
Dikatakan, dari sebagian koruptor kebanyakan berasal dari partai politik yang
dekat dengan dirinya. Namun, Presiden tetap bersikap adil. Diharapkan sikap
tersebut dimiliki oleh pemimpin partai yang lainnya.
"Saya harus
adil. Siapapun yang melakukan korupsia, hukum harus ditegakkan, mari kita
dukung KPK, Jaksa dan Polri," tegasnya.
Presiden mengapresiasi desakan NU untuk membenahi masalah perpajakan.
"Pajak itu sumber penerimaan terbesar negara. Kalau pengelolaan pajak jauh
lebih baik, maka itu efektif bagi rakyat," tandasnya. [C-6]
Komentar Untuk Artikel Ini
Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!
Kemnakertrans Diminta Pertanggungjawabkan Rp 1,18 Triliun Duit Amnesti TKI di Arab Saudi
Mari Membaca Berita BBM Versi Media Sosial
Tolak Kenaikkan BBM, Polisi Tahan Rektor Universitas HKBP Nommensen
Spider-Man Kembali ke Layar Lebar di 2016 dan 2018
Deplu AS Bilang RI Gagal Lindungi Minoritas
KPK Diminta Audit Pungli Oleh Kemnakertrans
Huawei Ascend P6, Ponsel Cerdas Paling Tipis di Dunia
Pemerintah Ajukan Penundaan Amnesti TKI
