SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Rabu, 17 September 2014
Pencarian Arsip

Pemda Diminta Sinergikan Kegiatan dengan Pemerintah Pusat
Rabu, 6 Maret 2013 | 11:17

Gamawan Fauzi. [google] Gamawan Fauzi. [google]

[JAKARTA] Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi memimpin rapat koordinasi nasional (Rakornas) kebijakan pemerintah di bidang pemerintahan umum di The Hotel Media, Jakarta, Rabu (6/3) pagi. Rakornas dihadiri pejabat eslon 1 dan 2 lingkup Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), sekretaris daerah (Sekda) Provinsi, Kepala Biro Pemerintahan, Perekonomian Provinsi, Kasatpol PP Provinsi dan Kepala Badan Perbatasan Provinsi Seluruh Indonesia.

Gamawan dalam sambutannya mengemukakan Indonesia adalah negara kesatuan yang dibagi dalam provinsi dan setiap provinsi dibagi atas kabupaten atau kota. Dengan kenyataan itu maka penyelenggaraan pemerintah daerah tidak hanya melihat dari aspek kebijakan desentralisasi yang memberi ruang atau kewenangan bagi daerah mengatur rumah tangganya, tetapi perlu setiap kegiatan yang dilakukan harus terintegrasi dengan kewenangan pemerintah pusat. Hal itu sangat perlu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Keseimbangan pelaksanaan antara tugas pemerintah daerah yang tercermin dalam asas desentralisasi dan tugas pemerintahan umum baik yang bersifat artibutif maupun kewenangan yang dilaksanakan dengan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan harus dilihat dalam konteks efektivitas penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Asas pemerintahan pada hakikatnya hanya merupakan instrumen untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri," tegasnya.

Mantan Gubernur Sumatera Barat ini menegaskan, dalam menyelenggarakan pemerintahan, Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan di provinsi dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Fungsi ini, katanya, bukan saja untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaana tugas dan fungsi pemerintahan melainkan pada visi lain yaitu memperkuat koordinasi dan efektivitas pencapaian tujuan nasional. [SP/R-14]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»