SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Sabtu, 2 Agustus 2014
Pencarian Arsip

Pembantaian Mesuji, Komnas HAM Bentuk TPF
Kamis, 15 Desember 2011 | 12:37

Ilustrasi pembantaian di Mesuji [pelitaonline] Ilustrasi pembantaian di Mesuji [pelitaonline]

[JAKARTA] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera menyelidiki kasus pembantaian warga di Mesuji, wilayah perbatasan Lampung dan Sumatera Selatan (Sumsel) awal tahun ini. Sesuai Pasal 89 Ayat 3 UU tentang Komnas HAM, komisi itu berwenang untuk membentuk tim pencari fakta (TPF) soal kemungkinan terjadi pelanggaran HAM dalam peristiwa itu.  

Hal itu dikatakan anggota Komnas HAM Syafruddin Ngulma Simelue kepada SP di Jakarta, Kamis (15/12). Dia mengingatkan, peristiwa itu jangan langsung disimpulkan sebagai pelanggaran HAM, apalagi pelanggaran HAM berat, sebab diperlukan penyelidikan terlebih dahulu. 

 “Kami sedang mempelajari informasi yang sudah dimiliki, berupa pantauan sementara dan analisis data, apakah mungkin akan menurunkan tim penyelidik? Kemungkinan akan diturunkan,” katanya.  

Dikatakan, jika hasil penyelidikan itu mengindikasikan ada pelanggaran HAM berat, Komnas HAM akan membentuk tim penyelidik ad hoc pro yustisia. Setelah itu, Komnas HAM akan merekomendasikan hasil penyelidikan kepada Polri.  

“Dalam rekomendasi itu akan disampaikan, siapa saja yang terlibat. Apakah ada aparat yang terlibat. Lalu, berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2002, kami bisa membentuk Pengadilan Ad Hoc HAM. Sementara ini, kami masih dalam tingkat pertama, yakni analisis data,” ujarnya.  

Praktisi hukum Todung Mulya Lubis meminta Komnas HAM membentuk TPF untuk menyelidiki secara tuntas pembantaian warga di Mesuji. Menurut dia, peristiwa itu termasuk kasus pembantaian berskala besar. Jika tidak dituntaskan, kredibilitas negara akan hancur.  

“Itu pelanggaran HAM. Kalau ada kasus pembantaian yang betul-betul terjadi, Komnas HAM harus turun dan membentuk tim pencari fakta,” katanya.  

Dikatakan, Komnas HAM harus menelusuri kasus pembantaian tersebut dan tidak perlu sungkan untuk meminta bantuan dari pihak luar dalam menelusuri penyebab tragedi tersebut.  

Kemarin, puluhan warga Mesuji, Lampung, mengadukan pembunuhan keji atas masyarakat di sana ke Komisi III DPR. Warga Lampung yang diwakili kuasa hukum mereka, Bob Hasan, memutar video kekerasan yang diduga dilakukan oleh orang-orang berseragam.
 
Dalam video tersebut, tampak aksi pembantaian keji oleh orang-orang berseragam. Salah satunya adalah proses pemenggalan kepala dua warga. “Rumah ibadah dihancurkan dan hasil panen singkong dirampas. Aparat juga melakukan pemerkosaan terhadap janda pada saat penggusuran,” ujar Bob.  

Mayjen (Purn) Saurip Kadi yang turut mendampingi warga mengisahkan, peristiwa itu bermula dari perluasan lahan PT Silva Inhutani pada 2003. Perusahaan itu diduga menyerobot lahan warga guna ditanami kelapa sawit dan karet. Menurutnya, PT Silva mengalami kesulitan mengusir penduduk. 

 “Mereka kemudian meminta bantuan aparat dan membentuk Pam Swakarsa untuk membenturkan rakyat dan rakyat dengan aparat berada di belakangnya. Saat warga mengadu ke aparat, mereka tidak dilayani. Intimidasi dari oknum aparat dan pihak perusahaan sangat masif di sana,” ujar Saurip.  

Dalam aksi penggusuran yang berlangsung sejak 2009 hingga 2011 tersebut, setidaknya ada 30 korban tewas dan ratusan warga terluka. Karena itu, Mathias Nugroho, salah seorang korban, meminta Komisi III DPR untuk mendesak Polri memberi perlindungan kepada warga. Apalagi, ujarnya, saat ini ada sekitar 120 warga yang ditahan polisi.  

Menurutnya, sampai saat ini warga masih terus dihantui rasa takut. Mathias mengisahkan, ayahnya yang bernama Yudas ditahan polisi dengan sangkaan menduduki lahan tanpa izin.

Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengatakan, ada dua kejadian di wilayah Mesuji. Pertama di kecamatan Mesuji, Sumatera Selatan, 21 April 2011 dan Mesuji, Lampung, pada 11 November 2011.  

“Wilayah Mesuji memang berada di Sumsel dan Lampung. Keduanya memang satu batas dan berdekatan,” kata Timur.  

Untuk kejadian di Sumsel, ujarnya, masalah berawal saat ada sengketa lahan. Sebelumnya, sengketa itu dimediasi pemerintah daerah. Namun, pada 21 April 2011, terjadi pengeroyokan. Polisi datang setelah kejadian dan hanya mengamankan tempat kejadian perkara.  

“Saat itu, tujuh orang tewas. Ada enam tersangka dari masyarakat dan perkebunan yang ditahan. Sekarang tinggal menunggu sidang,” kata Timur.  

Lalu, peristiwa di Lampung, menurut Kapolri, juga disebabkan sengketa lahan. “Tetapi peristiwa itu terjadi pada 11 November 2011.

Saat itu, ada warga disandera oleh warga lain. Polisi lalu datang untuk mengevakuasi, namun dihadang di tengah jalan. Polisi kemudian melakukan penembakan. Senjatanya sudah disita dan sedang proses pengadilan,” katanya.  

Wakil Ketua Komisi III dari FPKS Nasir Djamil mengaku tidak puas dengan penjelasan Kapolri itu, karena tidak mendapat penjelasan lengkap. Karena itu, Komisi III meminta Polri untuk mengusut tuntas kasus kekerasan itu dan mendesak Mabes Polri untuk membuat tim khusus guna mengungkap fakta dalam kasus itu. Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto menyebutkan, kasus pembantaian massal di Mesuji itu perlu ditangani secara serius.

 “Jika itu benar, kasus ini tidak bisa ditangani biasa-biasa saja. Harus ditangani serius. Tidak bisa dibiarkan dan harus diusut tuntas,” ujarnya. [ECS/YHD/D-12]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!