Pembangunan Perbatasan Hanya Sekedar Wacana, Perhatian Pusat Minim
Selasa, 3 April 2012 | 15:43

Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia [google]

Berita Terkait

• Jadikan Daerah Perbatasan Sebagai Wilayah Indonesia

• Pemerintah Harusnya Malu, Warga di Perbatasan Rame-rame Cari Kerja di Malaysia

• Kunjungan Presiden Tak Berdampak di Wilayah Perbatasan

• Daerah Perbatasan Dapat Prioritas Pembangunan

[PONTIANAK]  Kepala badan pengelola kawasan perbatasan Pemprov Kalbar M Muhnsin mengatakan, perhatian pemerintah pusat terhadap kawasan perbatasan masih sangat minim dan hanya sekedar wacana. Sebab hingga saat ini belum ada kenyataan dan yang dilakukan selama ini hanya rapat tehnis dan pertemuan baik itu dilakukan di Kalbar maupun di Jakarta.

Hal itu kepala badan pengelola kawasan perbatasan Kalbar M Muhnsin kepada wartawa Selasa (3/4). Ia mengatakan, selama ini sudah banyak yang datang dari pusat meninjau perbatasan atau kunjungan kerja ke perbatasan. Mereka selalu memberikan harapan dan selalu menjanjikan pembangunan perbatasan.

Namun janji itu hanya sekedar wacana dan tidak pernah ada kenyataan dilapangan. Sebab ketika diusulkan  pembangunan fisiknya, pemerintah pusat tidak pernah merealisasikan dan hanya disimpan. Jadi wajar saja warga perbatasan tidak mau mengikuti kegiatan pemerintah pusat yang dilaksanakan diperbatasan. Sebab mereka hanya mendengarkan janji janji dan wacana tanpa ada realisasi di perbatasan.

Dikatakan demikian karena semua kewenangan dan keputusan pembangunan diperbatasan tergantung kepada pusat. Kalbar sudah mencoba menyampaikan usulan, namun dananya tidak ada. Jadi dapat dikatakan bahwa  acara rapat teknis yang dilaksanakan selama ini tidak ada artinya. Karena realisasi dari rapat atau pertemuan yang dilaksanakan tidak ada. Selain itu, hingga saat ini rencana tata ruang wilayah perbatasan juga  belum ada. Pembahasan rencana tata ruang itu juga sudah disarankan agar segera di bentuk, namun tidak digubrik pusat.

Ia mengatakan, pihaknya sudah lama “berkoar-koar “ dan mengusulkan pembangunan wilayah perbatasan serta meresmikan PLB Badau dan Aruk kepada pemerintah pusat. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah pusat. Selain itu, sudah banyak ide atau usulan yang disampaikan kepada pemerintah pusat.

Namun hal itu hanya usulan karena sedikitpun tidak digubris pemerintah pusat. Dikatakan demikian karena anggaran untuk badan pengelola kawasan perbatasan Kalbar untuk tahun 2011-2012 masih tetap diberikan tanda “bintang”. Dimana artinya tidak ada anggaran atau anggaranya tidak  disediakan oleh Dirjen Anggaran Kementerian keuangan akibatnya hingga saat ini belum ada anggaran.

Pihaknya meminta agar pemerintah pusat memberikan perhatian dengan memberikan anggaran pembangunan  secara nyata dilapangan. Sehingga tidak hanya wacana seperti yang terjadi selama ini khususnya di  kawasan perbatasan.[146]