SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Rabu, 30 Juli 2014
Pencarian Arsip

Pemilukada Banten

Pelanggaran Pemilukada Pandeglang Pasti Terulang
Jumat, 30 September 2011 | 8:15

Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno (nomor urut 1), Wahidin Halim-Irna Narulita (nomor urut 2) dan Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki (nomor urut 3) setelah pengundian nomor urut di Cilegon, Kamis (25/8). (Foto: SP/Laurens Dami)   
Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno (nomor urut 1), Wahidin Halim-Irna Narulita (nomor urut 2) dan Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki (nomor urut 3) setelah pengundian nomor urut di Cilegon, Kamis (25/8). (Foto: SP/Laurens Dami)

[SERANG] Berbagai pelanggaran yang terjadi pada pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Pendeglang Oktober 2010 lalu dipastikan akan terulang pada pemilukada Banten untuk memilih gubernur dan wakil gubernur periode 2012-2017. Indikasinya terlihat jelas yakni adanya dugaan kuat keterlibatan birokrasi dan penggunaan anggaran APBD untuk kemenangan salah satu calon.

Karena itu, bukan tidak mungkin jika akan terjadi pemungutan suara ulang (PSU) pada pemilukada Banten yang akan diselanggarakan pada tanggal 22 Oktober 2011 mendatang, sama seperti yang terjadi pada pemilukada Pandeglang.

Hal itu terungkap dalam diskusi yang dilaksanakan Indonesian Corruption Watch (ICW) di Rumah Makan Kebon Kubil, Kota Serang, Kamis (29/9). "Ada potensi PSU yang mulai terlihat pada proses tahapan pemilukada Banten. Indikasinya, ada dugaan kuat keterlibatan birokrasi yang menjadi mesin politik salah satu pasangan calon," kata Koordinator Bidang Korupsi Politik ICW Ade Irawan.

Ade mengungkapkan, ICW telah melakukan penelitian secara kualitatif terthadap pemilukada di empat daerah yakni Pandeglang, Jayapura, Banda Aceh, dan Kampar. Untuk hasil pemilukada Pandeglang, kata dia, terdapat pasangan calon yang menggunakan kecurangan untuk menang.

"Sumber daya daerah mulai dari APBN dan APBD maupun birokrasi dikapitalisasi untuk kemenangan salah satu pasangan calon," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, terjadi vote buying atau praktik beli suara terutama oleh dua pasangan calon. Kemudian, lanjutnya, ditempatkan tim sukses di penyelenggara pemilukada sampai ke tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"ICW memperoleh pengakuan dari beberapa tim sukses bahwa mereka ikut mempengaruhi penyelenggara pemilukada pada tingkat kecamatan dan desa," ujarnya.

Menurut Ade, pemungutan suara ulang pada pemilukada Pandeglang karena diwarnai sengketa bukan merupakan hal yang aneh. "Kami melihat pemilukada Banten punya potensi terjadi PSU seperti terjadi pada pemilukada Pandeglang. Salah satu yang terlihat adalah keterlibatan birokrasi dan penggunaan APBD," ujarnya.

Namun, Ade tidak mengungkap temuan tentang keterlibatan birokrasi ini pada tahapan pemilukada Banten. "Intinya penyelenggara pemilukada Banten harus mempunyai integritas dan menindaklanjuti segala pelanggaran yang ada," ujarnya.

Sementara itu, peneliti Divisi Politik ICW Abdullah Dahlan menambahkan, saat ini pihaknya sedang konsentrasi tentang alokasi dan hibah dan bantuan sosial di Pemprov Banten."Ada ruang politisasi kebijakan untuk modal pemenangan salah satu calon. Pogram dana hibah dan bantuan sosial dialokasikan untuk  mendapat basis keterpilihan," ujarnya.

Bukan hanya dana hibah dan bantuan sosial, ICW mensinyalir ada keterlibatan birokrasi dan penggunaan APBD untuk sosialisasi pasangan calon di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).  "Kami menemukan pembengkakan anggaran iklan layanan masyarakat yang digunakan untuk popularitas salah satu calon," ujarnya.

Sementara itu, akademisi Gandung Ismanto menilai, pemilukada Banten dipastikan akan berjalan damai, namun tidak terlepas dari kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan tim sukses dan pasangan calon. "Akibat kecurangan dalam pemilukada Banten, bukan tidak mungkin akan terjadi PSU yang menjadi musibah bagi masyarakat. Ratusan miliar rupiah anggaran publik akan terbuang percuma," ujarnya.

Menurutnya, pada pemilukada Pandeglang tidak ada indikasi ketidaknetralan KPU Pandeglang selaku penyelenggara. Namun, lanjutnya, terdapat keterlibatan mesin politik dari birokrasi dan penggunaan dana APBD Pandeglang dan Banten yang terungkap di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ada kecenderungan birokrasi menggerakan mesin politik pada pemiluada Pandeglang. Mesin birokrasi ini mulai berjalan pada tahapan pemilukada Banten,” ujar Gandung. [149]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»