Pelaku Penembakan di Papua Ingin Ciptakan Kekacauan
Jumat, 8 Juni 2012 | 14:21
Korban penembakan dirawat di rumah sakit Wamena [istimewa] [JAYAPURA] Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky
Indarti mengatakan, aksi penembakan di Papua berbeda dengan aksi penembakan
dengan motif ekonomi, yang akhir-akhir ini banyak terjadi di Jakarta dan
kota-kota besar lainnya di Indonesia.
Di Papua,
katanya, dugaan penembakan bermotif politik sangat kuat, mengingat para pelaku
tidak menyasar korbannya dengan maksud memperoleh keuntungan (uang/barang).
“Pelaku
penembakan misterius di Papua jelas ingin menciptakan situasi chaos dan
ketakutan masyarakat,” ujarnya.
Imparsial
menduga, para pelaku penembakan misterius di Papua adalah orang atau kelompok
yang sangat terlatih dalam menggunakan senjata api dan terlatih untuk
menghilangkan jejak. Motif politik semakin kuat, mengingat stigma yang selalu
dilabelkan pada Papua adalah daerah separatis.
Dikatakan,
maraknya kasus penembakan misterius di Papua mengingatkan masyarakat Indonesia
pada peristiwa penembakan misterius di masa Orde Baru. Pada tahun 1983,
Presiden Soeharto menjalankan kebijakan penembakan misterius untuk shock
therapy bagi kelompok yang dianggap kriminal.
Memang harus
diakui, di Papua juga terdapat kelompok-kelompok bersenjata yang menginginkan
pemisahan dari Indonesia. “Akan tetapi, mengingat kelompok-kelompok tersebut
berada di tengah hutan, tidak terkonsolidasi, dan memiliki banyak keterbatasan
(keterampilan, persediaan amunisi, maupun sumber daya keuangan), adalah sangat
janggal jika kelompok tersebut yang selalu dituding Pemerintah sebagai pelaku
penembakan misterius yang terjadi di Papua selama ini,” katanya.
Apalagi selama
ini aparat kepolisian juga tidak berhasil membuktikan kebenaran tudingan itu.
“Di sisi lain, banyaknya jumlah aparat keamanan di Papua justru menunjukkan
bahwa tidak mungkin kekuatan aparat keamanan kita mampu dengan mudah diterobos,
apalagi dilumpuhkan,”ujarnya.
Ia mendesak
Presiden SBY segera mempersiapkan dialog antara Jakarta dan Papua. Rakyat Papua
harus didengar dan diajak berdialog, karena pendekatan keamanan dan pendekatan
ekonomi yang bersifat top-down yang selama ini diberlakukan
Pemerintah di Papua terbukti gagal. [154/0-2/J-11]
Komentar Untuk Artikel Ini
Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!
Kemnakertrans Rampok Rp 1,18 Triliun Duit Amnesti TKI di Arab Saudi
Mari Membaca Berita BBM Versi Media Sosial
Tolak Kenaikkan BBM, Polisi Tahan Rektor Universitas HKBP Nommensen
FUI Bogor Minta Kejagung Bekukan Ormas LDII
Diduga Ada Kesepakatan Hitam Ical-SBY
Massa Bakar Polres Pegunungan Bintang, Papua
Arab Saudi Minta Haji Tahun Ini Ditunda
Sidang Paripurna DPR Sahkan UU APBN-P 2013
