SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 1 Agustus 2014
Pencarian Arsip

Partisipasi Perempuan dalam Politik Masih Rendah
Jumat, 16 Desember 2011 | 14:58

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar

[JAKARTA] Kesetaraan gender ternyata belum tercermin dalam keterwakilan perempuan dan laki-laki di bidang politik. Hingga saat ini partisipasi perempuan di partai politik dan lembaga legislatif masih rendah.

Meskipun jumlah perempuan di parlemen mengalami peningkatan yaitu dari 11,3% pada Pemilu 2004 menjadi 18% pada Pemilu 2009, tetapi angka ini masih jauh dari yang dicita-citakan, yakni 30% menurut Undang-Undang No 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPD.

“Pengalaman Pemilu tahun 2004 dan 2008 menunjukan bahwa perjuangan perempuan dalam mendesakan payung hukum bagi keberadaan caleg perempuan dengan menyertakan tindakan afrimatif, ternyata belum berhasil meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan secara signifikan,” kata Linda Amalia Sari Gumelar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam diskusi publik masukan revisi UU Pemilu tersebut di Jakarta, Jumat (16/12).

Di sisi lain, belum ada sanksi tegas yang dikenakan kepada partai politik (parpol) yang hingga saat ini belum melaksanakan perintah UU Pemilu untuk menambah komposisi perempuan sebanyak 30%. Di tambah lagi,  kata Linda, pemberlakukan kuota 30% bagi calen legislatif perempuan pada Pemilu 2004 yang kemudian disempurkanakan dengan pemberlakukan sistem zipper pada Pemilu 2009 harus kandas dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan penetapan calon  terpilih berdasarkan suara terbanyak.

Linda menambahkan, tindakan afirmatif diperlukan terkait dengan dominasi budaya patriarki yang masih kuat mempengaruhi dunia politik, termasuk iklim partai politik yang berbau maskulin. Aturan hukum perlu dicantumkan dalam UU Pemilu mendatang untuk menyadarkan bahwa ada hak perempuan yang selama ini terabaikan yang harus dikembalikan. Dengan lebih banyak keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, akan mempengaruhi kebijakan yang lebih pro terhadap kebutuhan perempuan.

“Kami mendorong perempuan Indonesia aktif politik, dan parpol juga memberikan kesempatan pada perempuan lebih besar pada pemilu 2014. Kami juga dorong sanksi yang lebih tegas terhadap parpol yang  belum melaksanakan 30% itu,” katanya menambahkan.

Sementara itu, Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) Andi Timo Pangerang  menambahkan, partisipasi politik perempuan dalam revisi UU Pemilu di DPR saat ini pun belum banyak diangkat. Untuk itu KPPPA dan organisasi perempuan terus mengawal pembahasan revisi UU tersebut, agar keterlibatan perempuan lebih besar lagi.

Ia mengatakan, sejauh ini mayoritas calon legislatif laki-laki terpilih berada di nomor 1 (68%), lebih banyak dari caleg perempuan di urutan yang sama. Ini menunjukan pancalonan laki-laki yang lebih banyak di urutan 1 memberi peluang keterpilihan mereka lebih besa.

“Memang banyak faktor yang membuat perempuan masih kurang, salah satunya tidak benar jika rendahnya partisipasi perempuan di parlemen, karena adanya tuntutan adaptasi dengan budaya macho dan maskulin di parlemen,” katanya. [D-13]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!