SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 18 April 2014
Pencarian Arsip

Partai Gerindra Banten Ajukan Sanggahan ke KPU
Kamis, 20 Juni 2013 | 7:18

Partai Gerindra. [Dok.SP] Partai Gerindra. [Dok.SP]

[SERANG] Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Banten mengajukan surat sanggahan kepada KPU Banten untuk menggagalkan langkah bakal calon legislatif (Bacaleg) dari Partai Hanura asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Tangerang B nomor urut satu atas nama Riduwan.

Riduwan hingga saat ini masih duduk sebagai anggota Komisi I  DPRD Banten dari Fraksi Partai Gerindra.  

Surat sanggahan Nomor: 06-021/S/DPD-GERINDRA/BANTEN/2013 tersebut ditandangani Ketua DPD Gerindra Budi Heriyadi dan Sekretaris Sopwan, tertanggal 17 Juni 2013. Surat tersebut berisi 4 poin yang intinya keberatan atas penetapan DCS atas nama Riduwan.  

Sekretaris DPD Gerindra Banten Sopwan menjelaskan, Gerindra keberatan karena Riduwan yang saat ini masih duduk di Komisi I DPRD Banten dari Partai Gerindra masih tersangkut persoalan  hukum dengan Partai Gerindra, kendati keanggotannya di Partai Gerindra telah dicabut.  

"Kalau di partai memang sudah dicabut keanggotaannya. Namun belum dieksekusi karena masih ada gugatan hukum. Selain itu, Riduwan  belum mengundurkan diri dari anggota DPRD maupun ke partai. Seharusnya, dia membuat surat pengunduran diri disertai form BB5, yang ditandatangani partai dan ketua DPRD," ujar Sopwan, di Serang, Rabu (19/6).  

Sangkutan hukum yang dimaksud, kata Sopwan, yakni menyangkut gugatan hukum yang diajukan Riduwan untuk Partai Gerindra di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dengan nomor perkata 168/PDT.G/2013/PN.Jkt.Sel.  

Untuk itu, Gerindra meminta KPU Banten untuk menangguhkan, menolak atau membatalkan DCS atas nama Riduwan dari Partai Hanura, sampai dengan adanya keputusan hukum yang tetap dari PN Jakarta Selatan atau lemabaga hukum lainnya.  

"Seharusnya menunggu putusan hukum tetap, barulah masuk partai lain. Karena sampai saat ini, dia masih menerima gaji sebagai anggota dewan dari Fraksi Partai Gerindra. Alangkah enak sekali dia masuk DCS dari partai lain, sementara di partai kita meninggalkan sangkutan hukum. Menierima gaji pun masih atas nama Partai Gerindra," tegas Sopwan.  

Ketua DPD Geridnra Banten Budi Heryadi menambahkan, pihaknya meminta DPRD Banten untuk tetap memproses pergantian antar waktu (PAW) Riduwan, sembari menunggu putusan hukum tetap.  

"DPRD tidak bisa beralasan karena ada gugatan hukum.  Saudara Riduwan pindah partai dengan meninggalkan perkara hukum yang belum selesai. Maka kami mendesak juga DPRD segera memproses PAW Riduwan untuk digantikan kepada Muhammad Nizar," ujar Budi.  

Terpisah, Ketua Pokja Pencalonan KPU Provinsi Banten Syaeful Bahri saat dikonfirmasi membenarkan adanya surat sanggahan dari DPD Partai Gerindra Banten terkait dengan nama bacaleg Riduwan yang dipersoalkan.

"Surat sanggahan sudah kami terima dan sedang kami pelajari," kata Syaeful.  

Menurut Syaeful, surat sanggahan DPD Partai Gerindra akan dikaji setelah masa uji publik yang berakhir 27 Juni 2013 mendatang.

"Semua laporan akan kami kaji, setelah itu kalau komisioner memutuskan untuk menindaklanjuti, maka akan diklarifikasi ke parpol Hanura yang mengusung Riduwan sebagai bacaleg. KPU tidak mengklarifikasi ke yang bersangkutan, tetapi ke parpol," jelasnya.  

Ia menyatakan bahwa KPU juga akan meminta alat bukti dari DPD Partai Gerindra, seperti bukti register persidangan dan lainnya. "Itu untuk memperkuat laporan sanggahan Partai Gerindra," jelasnya.  

Secara terpisah, anggota Komisi I DPRD Banten asal Fraksi Gerindra yang pindah ke Partai Hanura Riduwan menyarankan kepada DPD Partai Gerindra Banten untuk mengajukan surat PAW kembali untuk dirinya, dibanding melayangkan surat sanggahan ke KPU atas pencalonan dirinya dari Partai Hanura.  

Menurutnya, langkah itu lebih tepat karena dirinya sudah dipecat dari anggota Partai Gerindra, kendari saat ini pihaknya masih menempuh jalur hukum atas pemecatannya tersebut.  

Menurutnya, langkah DPD Partai Gerindra yang melayangkan surat sanggahan ke KPU Banten atas penetapannya sebagai sebagai daftar calon sementara (DCS), sangat berlebihan.  

Bahkan ia menilai, sikap pengurus partai berlambang kepala burung garuda ini mengeskpresikan suatu ketakutan politik akan persaingan suara konstituen di daerah pemilihan Kota Tangerang.  

"Sikap politik Gerindra genit. Langkah mengirimkan surat sanggahan atas DCS saya maju dari Partai Hanura untuk apa? Toh saya sudah bukan kader Partai Gerindra lagi, karena sudah dicopot dari keanggotaan Partai Gerindra," ujarnya.  

Riduwan mengaku, persyaratan untuk maju sebagai bakal caleg (bacaleg) dari Partai Hanura sudah dilengkapi termasuk mengisi form BB-5.

"Soal belum mundurnya dari DPRD Banten dan belum meminta surat pengunduran diri dari Partai Gerindra, karena saya tengah mengajukan gugatan atas pemecatan dari partai," ujarnya.  

Menurutnya, DPD Partai Gerindra harus membedakan antara gugatan yang dilayangkan terhadap partai dengan proses DCS Pemilu Legislatif 2014 di KPU. Soal gugatan terhadap partai, katanya, sudah diproses sebelum tahapan pendaftaran caleg dimulai.  

Ketua DPRD Banten Aeng Haerudin mengatakan PAW terhadap anggota DPRD atas nama Riduwan belum bisa diproses karena masih tersangkut gugatan hukum.

"Tidak bisa diproses karena khawatir nanti saya kebawa-bawa menjadi tergugat. Lagipula kalau masih tersangkut gugatan hukum seperti itu tidak akan diterima di Kemendagri," ujarnya. [149]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»

AKTIVITAS & REKOMENDASI TEMAN