Paripurna RUU Pemilu Alot, DPR Semakin Jauh dari Rakyat
Kamis, 12 April 2012 | 16:32
Ilustrasi [Google] [JAKARTA] DPR
kembali mempertontonkan drama politik yang kian meneguhkan anggapan publik
betapa mereka kian menjauh dari kepentingan rakyat. Setelah beberapa minggu
sebelumnya, mereka mementaskan drama paripurna kenaikan harga bahan bakar
minyak (BBM), drama sejenis dimainkan di gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/4).
Dua paripurna itu
sama-sama memberikan pesan kuat betapa DPR kian menjauh dari rakyat. DPR selalu
serius dan alot dalam proses mengambil keputusan tentang sesuatu yang
bersentuhan langsung dengan kepentingan politik mereka. Sementara nasib rakyat
tidak diperhatikan.
Penilaian itu
dikemukakan penelita pada Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi)
Lusius Karus di Jakarta, Kamis (12/4).
"RUU Pemilu
merupakan UU yang akan menentukan nasib parpol pada pemilu 2014. Karena nasib
politik menjadi taruhan, DPR tak mau tergesa-gesa utk mengesahkan RUU Pemilu
tesebut.
Salah perhitungan
sedikit, bisa-bisa partainya lenyap dari jagad politik pasca pemilu. Padahal
sebagai wakil rakyat, anggota DPR juga dituntut untuk mengutamakan kepentingan
rakyat. Ketakutan parpol-paprol di DPR untuk kalah saing di Pemilu merupakan
dampak dari ketidakmampuan mereka menjalankan tugas atau amanat rakyat.
Ketakutan tidak dipilih kembali oleh rakyat merupakan ekspresi kegagalan mereka
menjawab tuntutan rakyat selama ini," kata Lusius.
Ia menilai berbagai
argumentasi serba politis dengan psikologi penuh ketakutan membuat Paripurna
DPR terkait RUU Pemilu menjadi alot. Padahal kalau mereka serius bekerja untuk
rakyat maka ketakutan seperti itu tidak perlu.
"Ketika situasi
bangsa dilanda krisis karena bencana alam, rakyat porak poranda ketakutan akan
tsunami, DPR di ruangan dingin serius memasang kuda-kuda untuk menyelamatkan
diri dan partainya di pemilu mendatang. Elite partai sibuk menjual dan membeli
angka parliementary treshoold (PT), sementara di ruang kehidupan warga di
Sumatera, ancaman tehadap kehidupan sedang melanda. Anggota DPR benar-benar
sudah tidak peduli dengan rakyatnya," ujar Lusius. [R-14]
Komentar Untuk Artikel Ini
Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!
Kemnakertrans Diminta Pertanggungjawabkan Rp 1,18 Triliun Duit Amnesti TKI di Arab Saudi
Deplu AS Bilang RI Gagal Lindungi Minoritas
Spider-Man Kembali ke Layar Lebar di 2016 dan 2018
KPK Diminta Audit Pungli Oleh Kemnakertrans
Adik Tiri Gubernur Atut Ditetapkan Jadi Tersangka
Huawei Ascend P6, Ponsel Cerdas Paling Tipis di Dunia
Dicecar Soal Pernikahan, Djoko Susilo Gerah
Pemerintah Ajukan Penundaan Amnesti TKI
Nazaruddin Berbisnis dari Penjara
Antisipasi Mahasiswa Ngamuk, Kampus Nommensen Diliburkan Selama Sepekan
