SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 25 Juli 2014
Pencarian Arsip

Mulai 2012 RS Swasta Diwajibkan Tambah Kelas 3
Jumat, 11 November 2011 | 8:27

Endang Rahayu Sedyaningsih [Dok. SP] Endang Rahayu Sedyaningsih [Dok. SP]

[JAKARTA] Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan melakukan penambahan kapasitas tempat tidur kelas 3 Rumah Sakit (RS) secara masif untuk mendukung dilaksanakannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)1 atau BPJS Kesehatan pada Januari 2014 mendatang. Selain RS pemerintah, RS swasta juga akan diiwajibkan untuk menambah jumlah tempat tidur kelas 3, yang saat ini baru sekitar 10% diharapkan mencapai 25% mulai tahun 2012.

"Kalau untuk rumah sakit pemerintah di pusat dan daerah kita harapkan sedapat mungkin 100%, namun tentu ini harus dilakukan secara bertahap. Sedangkan swasta kita buat ketentuan untuk menambah dari semula hanya 10%," kata Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih seusai mengukuhkan Badan Pengawas RS di lingkungan Kemenkes di Jakarta, Kamis (10/11).

Kemenkes juga akan meningkatkan kapasitas RS komunitas menjadi 30-50 tempat tidur tanpa kelas. Juga penambahan pelayanan dan perawatan di puskesmas.

Selain penambahan kelas 3, RS swasta juga diimbau untuk menerima pasien peserta jaminan kesehatan, yakni Jamkesmas, Jaminan kesehatan daerah, Jampersal, Askes dan lainnya.  Sebab dari sekitar 700 RS swasta di Indonesia, baru 300 yang melayani pasien jaminan kesehatan.

Menkes mengakui fasilitas kesehatan saat ini belum cukup untuk mendukung terlaksananya BPJS 1. Selain masih terbatasnya  tempat tidur, distribusi tenaga kesehatan belum merata di semua daerah di Indonesia.

Namun demikian, Menkes optimistis pihaknya mampu melaksanakan BPJS 1 dengan berbagai langkah perbaikan dan persiapan. Di antaranya memfinalisasi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam waktu dekat.

"Saat ini kita baru menyesuaikan beberapa ketentuan di dalam draft dengan UU BPJS yang baru disahkan. Yang jelas sebelum 2014 kita sudah siap," kata Menkes.

Menkes menambahkan, jumlah PBI atau peserta yang premi jaminan kesehatannyaa ditanggung pemerintah akan diperbaiki berdasarkan laporan tim penanggulangan kemiskinan. Namun diharapkan ada sekitar 25% jumlah penduduk yang ditanggung, yang terdiri dari orang miskin 13% dan sisanya sektor informal. Besaran premi pun akan dinaikan dari Rp 6000 menjadi Rp 6500 per orang mulai tahun 2012.

Menanggapi laporan UNDP tentang Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk pelayanan kesehatan di Indonesia di bawah rata-rata regional, menurut Menkes karena jumlah dan pertumbuhan penduduk Indonesia yang sangat cepat. Di tambah lagi kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau, sehingga terjadi disparitas dalam pelayanan kesehatan.

Terkait masih rendahnya pelayanan kesehatan tersebut, Kemenkes membentuk Badan Pengawas (Bawas) RS di lingkungan Kemenkes. Bawas ini nantinya akan mengawasi seluruh RS baik negeri maupun swasta di Indonesia secara eksternal, dan melaporkannya kepada Kemenkes. Pengawasan tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau, meningkatkan mutu pelayaanan dan keselamatan pasien.

"Kita butuh Bawas yang akan memberikan informasi dan saran kepada kita kalau adanya pengaduan masyarakat.  Bawas ini juga akan membuat pedoma bagi Bawas provinsi, yang nantinya menertibkan RS di daerah," kata Menkes.[D-13]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»