Mirwan dan Mekeng Kompak Diam
Kamis, 5 April 2012 | 11:32

Melchias Markus Mekeng. [Google]

Berita Terkait

• Sebut Keterlibatan Banggar, Fahd Mengaku Mendapat Ancaman

• Diperiksa Lima Jam, Mirwan Ditanya Soal Pembahasan APBN

• KPK Panggil Dua Pimpinan Banggar DPR

• KPK Kantongi Bukti, Pimpinan Banggar DPR RI Akan Dipanggil

[JAKARTA] Dua orang Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Mirwan Amir dan Melchias Markus Mekeng memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi untuk tersangka wa Ode Nurhayati (WON) dalam kasus dugaan suap alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) yang diambil dari APBN tahun 2011.

Hanya saja, Mirwan dan Mekeng yang datang bersamaan dengan menggunakan satu mobil sekitar pukul 09.30 WIB tersebut, kompak tidak mengatakan satu patah kata pun ketika ditanyai wartawan soal kedatangannya.

Keduanya hanya melemparkan senyum kepada awak media seraya masuk ke dalam kantor KPK, Jakarta.

Seperti diketahui, KPK kembali menjadwalkan panggilan pemeriksaan terhadap dua orang pimpinan Banggar, yaitu Ketua Banggar dari Fraksi Golkar Melchias Markus Mekeng dan Wakil Ketua Banggar dari Fraksi Demokrat, Mirwan Amir.

Saat dikonfirmasi, Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan pemanggilan keduanya dilakukan sebagai saksi kasus dugaan suap alokasi anggaran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) dari APBN 2011 dengan terdakwa Wa Ode Nurhayati.

"DIperiksa sebagai saksi untuk tersangka WON," kata Priharsa Nugraha melalui pesan singkat, Kamis (5/4) pagi.

Seperti diketahui, Wa Ode Nurhayati menyatakan keterlibatan Pimpinan Banggar dalam kasus yang telah menjeratnya. Bahkan, telah memastikan bahwa bukti yang diserahkannya ke KPK mampu membuktikan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan pimpinan Banggar.

"Semua data terkait PPID itu sudah saya serahkan ke penyidik, tinggal proses hukum," ujar Nurhayati.

Hanya, saja politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini, tetap merahasiakan nama pimpinan Banggar yang disebutnya "bermain" dalam pengalokasian anggaran DPPID.

"Bukti-bukti sudah saya serahkan ke penyidik, nanti biar penyidik yang jelaskan. Yang pasti fakta persidangan tentu akan kelihatan semua," ungkapnya.

Wa Ode Nurhayati sendiri telah resmi ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 9 Desember 2011 lalu. Atas dugaan, menerima janji atau hadiah.

Wa Ode diduga menerima pemberian berupa uang Rp 6 miliar dari pengusaha Fahd A Rafiq yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka, terkait penetapan tiga kabupaten di Aceh, yaitu Pidi, Benar Meriah, dan Aceh Besar, sebagai daerah penerima dana PPID.

Menurut informasi, dana tersebut merupakan komitmen fee sebanyak 5-6 persen dari dana PPID untuk tiga kabupaten di Aceh dengan total nilai Rp 40 miliar. Tetapi, dikabarkan, sebagaian dana yang diterima tersebut sudah dikembalikan karena salah satu kabupaten gagal mendapatkan dana PPID. (N-8)