SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Selasa, 2 September 2014
Pencarian Arsip

Merusak Balai Desa, 10 Orang Jadi Tersangka
Rabu, 21 Maret 2012 | 6:53

Ilustrasi tambang pasir laut. [google] Ilustrasi tambang pasir laut. [google]

[SERANG] Sebanyak 10 orang warga Kampung  Peres, Desa Pulau Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, ditetapkan menjadi tersangka oleh  Polres Cilegon, karena diduga kuat melakukan aksi perusakan  Kantor Balai Desa Pulau Panjang  dan rumah kepala desa Pulau Panjang, Kabupaten Serang. Selasa (20/3).

Aksi perusakan yang dilakukan  warga ini merupakan luapan kekecewaan terhadap aktivitas penambangan pasir laut yang dilakukan PT Jetstar  di wilayah itu. Warga merasa dirugikan akibat penambangan pasir tersebut, di mana para nelayan mengalami kesulitan untuk menangkap   ikan.

Para nelayan dari Pulau Panjang sebelumnya sudah melakukan aksi di depan Kantor Bupati Serang guna meminta mencabut izin penambangan pasir. Namun, aksi para nelayan tersebut tidak dihiraukan oleh bupati Serang.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun, Polres Cilegon mengamankan puluhan warga yang diduga terlibat dalam aksi perusakan tersebut. Dari hasil pemeriksaan, sebanyak  10 orang ditetapkan sebagai  tersangka.

Kapolres Cilegon AKBP Umar Surya Fana mengatakan, 10 warga yang ditetapkan  sebagai tersangka tersebut merupakan provokator  dalam aksi perusakan Kantor Balai  Desa Pulo Panjang tersebut.

Umar mengungkapkan,  polisi membutuhkan 15 orang warga untuk dijadikan saksi dalam kasus perusakan kantor  desa dan rumah kepala desa tersebut.

Namun karena sebagian warga menolak untuk dibawa ke Polres Cilegon menjadi saksi, akhirnya Polres Cilegon memutuskan membawa semua warga yang ingin ikut ke Polres Cilegon.

Ketika  puluhan warga diangkut ke Mapolres Cilegon, pihak kepolisian dari Polres Cilegon, Polda Banten dan Lanal Banten melakukan pengamanan secara ketat.

Salah seorang warga Pulau Panjang,  Sudirah, mengatakan,  pengerukan pasir laut oleh PT Jetstar sangat mengganggu aktivitas warga.

"Kami khawatir rumah kami  akan terkena abrasi. Sebab banyak rumah warga yang terletak di bibir pantai.  Rumah saya dekat dengan pantai, jika pengerukan ini dibiarkan, nanti rumah saya bisa amblas oleh abrasi, karena pengerukan pasir dilakukan dekat dengan bibir pantai," katanya.

Warga lainnya,  Sukardi (36) mengatakan, bahwa penolakan pengerukan pasir di Pulau Panjang sudah dilakukan sejak tahun 2009 silam.

Namun penolakan warga tidak digubris oleh Pemkab Serang, sehingga warga marah dan melakukan unjuk rasa di kantor desa.

Namuan, pada saat warga melakukan unjuk rasa, kepala desa  malah tidak ada di tempat sehingga warga pun kesal dan melakukan perusakan.

 "Niat awalnya hanya aksi unjuk rasa biasa. Namun, karena kepala desa tidak ada di tempat,  warga langsung marah dan sejumlah warga melempari kantor desa dengan batu hingga kaca kantor desa pecah," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengaku sangat menyayangkan  aksi perusakan yang dilakukan warga Desa Pulau Panjang, tersebut. Namun, Tatu mengatakan, izin penambangan pasir untuk PT Jetstar di Desa Pulau Panjang telah dipikirkan secara matang oleh Bupati Serang  Taufik Nuriman.

"Kami berharap, masyarakat bisa menyampaikan aspirasi secara baik-baik dan tidak melakukan aksi perusakan," ujarnya.

Tatu berharap semua pihak terkait baik itu aparat desa, Pemkab Serang, unsur Muspida dan masyarakat dapat duduk bersama untuk membicarakan masalah tersebut dan mencari solusi terbaik. Penyelesaian  masalah penambangan pasir laut di  Pulau Panjang masih tetap dapat dilakukan dengan diskusi tanpa kekerasan.

Sementara itu, Bupati Serang Taufik Nuriman, mengatakan tindakan perusakan yang dilakukan warga terhadap aset negara itu harus ditindak sesui dengan hukum.

Taufik mengakui, penambangan pasir laut itu telah menimbulkan sikap pro dan kontra di masyarakat. Yang melakukan aksi unjuk rasa itu adalah  orang-orang yang kontra atau tidak mendukung adanya penambangan pasir.

Taufik berjanji  akan mengkaji izin terhadap PT Jetstar tersebut. Namuan Taufik belum memutuskan apakah akan mencabut izin penambanganya atau tidak.

"Kami harus mengkaji kembali izin penambangan pasir laut yang telah diberikan ke PT Jetstar tersebut," katanya. [149]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!



Pemilu 2014

selengkapnya »»