Sukses Menerapkan Reformasi Birokrasi

Menpan: Denpasar Layak Dicontoh Daerah Lain
Jumat, 12 Oktober 2012 | 20:51

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar saat berdialog dengan Walikota Denpasar IB Rai Dharma Wijaya Mantra terkait Reformasi Birokrasi di Kota Denpasar, Jumat (12/10). [SP/Nyoman Mardika]

[DENPASAR] Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dan Reformasi Birokrasi  (RB), Azwar Abubakar mengatakan, keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar dalam menerapkan reformasi birokrasi layak dicontoh daerah lain di Indonesia.  

Hal itu dikatakan Abubakar saat berbicara pada seminar “Publikasi Hasil Penelitian Praktik Implementasi Reformasi Birokrasi dalam Pencegahan Korupsi” di Kota  Denpasar, Jumat (12/10).

Abubakar menjelaskan, apa yang telah dilakukan oleh Pemkot Denpasar, terutama dalam mereformasi birokrasi hendaknya dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain.  

“Pelayanan publik di Kota Denpasar sudah cukup bagus, dan ini harus terus terus-menerus dilakukan dengan melakukan inovasi dan kreatifitas, sehingga masyarakat akan semakin puas,” katanya.  

Disamping dari Menpan dan RB,  kesuksesan Pemerintah Kota Denpasar dalam  menekan korupsi juga mendapat apresiasi dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC),  dengan menjadikan Pemerintah Kota Denpasar sebagai daerah percontohan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainya.   

UNODC yang bekerja sama dengan Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII) melakukan penelitian tentang praktik-praktik terbaik implementasi reformasi birokrasi dalam pencegahan korupsi di Kota Denpasar.  

Menpan juga mengatakan bahwa Pemkot Denpasar telah melakukan kerja sama dengan MenPAN, KPK, dan BPKP untuk melakukan peningkatan pelayanan publik, serta terbuka dengan arus reformasi, sehingga dapat mewujudkan good governance.  

Sementara itu, Koordinator Program UNODC, Monica Tanuhandaru mengatakan, sebelumnya pihaknya telah melakukan kajian mendalam mengenai reformasi birokrasi di dua pemerintahan  daerah yakni Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Penelitian menitikberatkan efektivitas program birokrasi reformasi dalam mengurangi praktik korupsi yang mengedepankan transparansi administrasi.  

Hasil penelitian di Kota Denpasar memberikan pembelajaran dan contoh yang dapat diikuti oleh pemerintah pusat maupun daerah, sehingga reformasi birokrasi dan kontribusinya untuk dapat meningkatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Hal ini diharapkan dapat mengurangi praktik-praktik korupsi di birokrasi dan dapat turut mendorong pembangunan daerah yang berkeadilan dan menyejahterakan rakyat.  

Sebaliknya Apung Widadi dari ICW mengatakan, secara umum Kota Denpasar sudah mengimplementasikan upaya reformaasi birokrasi dan good governnance secara baik.

Pada pelayanan umum dan pajak menunjukan kerja pelayanan terhadap ijin usaha dan peningkatan pendapatan pajak cukup bagus dengan parameter transparan dan berintegritas.  

Hal ini menunjukan keselarasan dengan hasil survei TII yang menempatkan Kota Denpasar sebagai yang terbaik diantara 50 kota lain di Indonesia. “Pemerintah Kota Denpasar memiliki Blueprint Reformasi Birokrasi dan telah diimplementasikan dengan baik pada pelayanan umum,” ujar Apung Widadi. [137]