Menko Polhukam: Orang Ambon Tidak Ingin Rusuh Lagi
Jumat, 16 September 2011 | 8:14

Djoko Suyanto [google]

Berita Terkait

• Pembauran Masyarakat Ambon Harus Disertai Jaminan Keamanan

• Satgas Mafia Hukum Dipertahankan

• Pecat Timur Pradopo

• Djoko Suyanto Dinilai Berbohong

• Kapolri Diminta Usut Keterlibatan Mafia Peradilan

[AMBON] Menko Polhukam Djoko Suyanto  mengatakan, orang di dalam maupun di luar Ambon tidak menginginkan Ambon rusuh lagi. Ini adalah hal besar yang sedang dipikirkan bersama, dari pada mencurahkan perhatian ke rusuhnya. Karena itu proses damai tetap dilaksanakan oleh berbagai elemen masyarakat di kota Ambon. Berbagai pihak diminta mengantisipasi secara cepat karena pihaknya tidak ingin ada isu agama di Maluku.

“Ada prioritas yang harus didahulukan, proses sekarang penanganan darurat dan proses rehabilitasi, trauma healing, kembalikan kepercayaan diri masyarakat, kepercayaan satu dengan yang lain. Saat ini ketahanan masyarakat harus dibangkitkan untuk tidak percaya pada hasutan dan provokasi lewat sms. Jangan cepat mau diajak, bakar sana-bakar sini, harus diklarifikasi berbagai informasi,” ujar Djoko Suyanto di Swiss-bell Hotel Ambon Kamis (15/9) malam.

Solidaritas dibangun di tengah masyarakat dengan seruan jangan sampai terjadi lagi konflik merupakan modal dari bentuk kepedulian Ambon. Upaya-upaya untuk memperkuat daya tahan masyarakat dengan himbauan dan sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai elemen sangat tepat. Merehabilitasi fisik dan rumah sangat mudah, tapi masyarakat yang terkena dampak bukan kerja yang sangat mudah.

Dikatakan, seluruh komponen masyarakat harus ikut mengantisipasi bersama aparat. Namun khusus untuk Polri dan TNI kewaspadaan dan antisipasi harus benar-benar diperhatikan.

“Media harus sampaikan upaya bagaimana menenteramkan masyarakat bukan sebaliknya kembali menimbulkan emosi masyarakat. Jika media ikut larut dalam provokasi dan informasi yang tidak benar,” jelas Menko Polhukam.

Sementara itu Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo di tempat yang sama mengatakan, Markas Besar (Mabes) Polri sudah mengirim tim untuk menyelesaikan masalah-masalah, jika diperlukan bisa dilakukan otopsi ulang terhadap korban tewas.

Dia menegaskan, Mabes dan Polda Maluku bersama pemerintah daerah (pemda) telah mendeteksi semua Short Massage Send (SMS). Tunggu hasil penyelidikan.

Menko Polhukam, Kapolri dan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Letjen TNI Pramono Edhie melakukan pertemuan bersama Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Kota Ambon, Kapolda Maluku dan jajaran, Pangdam XVI Pattimura beserta jajaran, tokoh agama serta Majelis Latupati (Red-Raja-Raja) dan jajaran di ruang Banda Naira Swissbell Hotel Ambon.

Sebelumnya ketiga petinggi negara ini mendengarkan paparan Gubernur, Kapolda dan Pangdam Pattimura. [156]