Menko Kesra Minta KSPSI Menjadi Wadah Utama Pekerja
Sabtu, 18 Februari 2012 | 8:57

Agung Laksono [google]

Berita Terkait

• Agung Laksono Penuhi Panggilan KPK

• Agung Laksono Tak Pusingkan Soal Menteri Tersangka

• Agung Laksono Heran Perlakuan KPK Tidak Adil

• Agung Laksono Bantah Dirinya Terlibat Kasus Suap PON Riau

• KPK: Menkokesra Diperiksa Terkait Penambahan Anggaran PON Riau

[JAKARTA] Menteri Koordinator (Menko)Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Agung Laksono meminta Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) agar mampu menjadikan wadah utama para pekerja. KSPSI harus mampu memperjuangkan peningkatan kesejahteraan para pekerja.
"KSPSI harus solid. KSPSI harus mampu menjadi wadah untuk seluruh pekerja. Konggres sebagai ajang konsolidasi dan merumuskan kebijakan ke depan," kata Agung dalam press release yang dikirim ke SP, Sabtu (18/2) pagi.

Agung menyatakan harapannya itu saat membuka konggres KSPSI ke-VIII di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, Jumat ( 17/2).  Konggres dihadiri oleh 23 perwakilan dan pimpinan DPD SPSI, 350 DPC, dan 14 DPP FSPA sebagai anggota Konfederasi SPSI. Total peserta Konggres mencapai 750 orang.

Tak hanya itu, dalam kongres buruh terbesar seluruh Indonesia ini juga dihadiri oleh Senior Specialist Workers Activities ILO Kantor Regional asia Pasific Mr Shigeru Wada, Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Kepala dinas tenagakerja, Walikota Batu Eddy Rumpoko, dan dari pihak Jamsostek.

Agung  berharap agar kongres buruh dan pekerja terbesar seluruh Indonesia ini dapat berjalan lancar sehingga nilai-nilai perjuangan para pekerja dapat tersalurkan oleh pemimpinnya yang baru nantinya.

Terkait dengan maraknya aksi unjuk rasa yang yang dilakukan  ribuan pekerja yang meminta kenaikan upah minimum (UMK) kabupaten/kota  buruh pada waktu lalu, Agung mengemukakan hal itu  menimbulkan efek negatif karena mengganggu kepentingan publik dan transportasi umum. Kejadian-kejadian itu menimbulkan persepsi yg negatif dari para investor, terutama para investor asing.

Ditegaskannya bahwa rendahnya UMK tentu juga  menjadi perhatian bersama. "Saya berharapkan adanya dialog tripartit antara serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah dalam menetapkan besaran UMK yang dilaksanakan bisa mendapat kata sepakat untuk dilaksanakan," ujarnya. [R-14]